JAKARTA – MD : Imam Besar ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memimpin aksi ribuan massa FPI di depan Gedung Badan Pemelihara Keamanan, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin, 16 Januari 2017. Aksi itu meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memberhentikan Kapolda Jabar rjen Pol Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan.
Massa FPI meminta dua kapolda tersebut dicopot karena dianggap membiarkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) di Bogor, Jawa Barat. Massa juga meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan untuk dicopot dari jabatannya karena telah mengadu domba massa FPI dengan HMI.
Beberapa spanduk yang dibawa massa bertuliskan “Copot Kapolda Jabar”, Copot Kapolda Metro”, Copot Kapolda Kalbar”, Ayo Habisi Penyerang Ulama”, dan “Ayo Ganyang PKI”.
Menurutnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Anton Charliyan dan Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan akan segera dilaporkan ke Bareskrim Polri karena telah mengadu domba umat. “Kami siap melaporkan jenderal preman! Kapolda Metro telah menghasut Laskar FPI supaya menghantam HMI,” katanya.
Perihal Kapolda Jabar Anton Charliyan yang disebut-sebut menjadi pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Komisi III DPR RI akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memberikan penjelasan.
“Itu sudah diagendakan nanti di komisi bahwa kita akan pasang Kapolri mengenai masalah itu,” kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wenny Warouw, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).
Karena menurut politisi Partai Gerindra ini, selama ini belum ada aturan yang jelas apakah seorang petinggi kepolisian boleh memimpin Ormas. Namun demikian, kalau memang ada sesuatu kriminal murni, maka siapa pun harus diusut tuntas sesuai dengan hukum.
“Apakah dari sebelah, (Kapolda) Jawa Baratnya atau dari FPI nya, siapa kriminalnya, nah itu yang harus ditindak, jadi kita jadi melihat organisasinya, tapi kita lihat TKP itu pelakunya siapa, jadi kita murni melihatnya,” jelasnya.
“Sebagai Komisi III komisi hukum kita proporsionalkan secara hukum,” kata anak buah Prabowo Subiyanto ini.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR? Nasir Djamil meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menonaktifkan Irjen Pol Anton Charliyan dari jabatan Kapolda Jawa Barat (Jabar). Pasalnya, Anton Charliyan rangkap jabatan sebagai pembina organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).
“Kalau saya ya sudah kita sesuai prosedur saja, dinonaktifkan?,” ujar Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Setelah diberhentikan sementara, menurut Nasir, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri harus memeriksa Anton Charliyan. “Apa benar dia seperti itu?,” katanya.
Dikatakan Nasir, polisi seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, bukan untuk mengadu domba masyarakat.
“Karenanya harus diperiksa oleh Propam, dan karena diperiksa dia harus dinonaktifkan, apakah sebulan atau setengah bulan,” tutur politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (Mar/Indigo)
Berita Majalah Detektif Edisi 149, Januari 2017 :
Walikota Minta Proyek Rejoto Tidak Bermasalah, Ketua Komisi II Segera Panggil Kepala PUPR
DPR Panggil Kapolri
Panglima TNI: Indonesia Swasembada Pangan, Negara Lain Takut
Honorer Resah, Gaji Tidak Sesuai UMK
Pemkot dan Kejari Kota Mojokerto MoU Penanganan Permasalahan Hukum
Pengiriman 1.000 Liter Arak Bali Digagalkan
Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Sesalkan Ribuan PNS Bolos Kerja
Komisi II DPRD Kota Mojokerto Desak Walikota Agar Perusahaan Jadi Pelanggan PDAM
Perwali Berseberangan Dengan Hasil Hearing Komisi III Dengan Dinas Pendidikan
Anggota Dewan Kota Asal PPP Kritisi Hasil Pengerjaan Aspalisasi Proyek DAK 2016 Rp. 47 Miliar, Hanya Beberapa Bulan Sudah Rusak
Tanah 260 Meter Persegi Milik Akhiyat Diduga Diserobot Pemkot Untuk Bangun Jembatan Rejoto, Akhirnya Pemilik Lapor DPRD Kota Mojokerto
Ketua DPRD Kota Mojokerto Khawatirkan Minimnya PJU Dikawasan Jembatan-Jalan Rejoto, Undang Aksi Kriminal
Setelah Walikota Sukses Memekarkan Wilayah Menjadi 3 Kecamatan, Komisi I DPRD Kota Mojokerto Juga Minta Pemkot Pecah Kelurahan Padat Penduduk
DPRD Kota Mojokerto Soroti Absensi Online yang Kurang Serius
