Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto Dalam Rangkat HUT Kota Mojokerto Ke 99 Tahun

MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Suasana Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Mojokerto tentang HUT Kota Mojokerto ke-99 yang digelar di ruang rapat gedung DPRD setempat pada Senin (19/06/2017) pagi tadi, tampak berlangsung tak seperti biasanya dan bisa dibilang tegang. Para Wakil Rakyat Kota Mojokerto dan belasan pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Mojokerto yang turut serta dalam Paripurna ini pun seolah masih terbawa arus situasi penangkapan terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dan 3 (tiga) Pimpinan DPRD setempat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jum’at (16/06/2017) malam hingga Sabtu (17/06/2017) dini hari yang lalu.

Dalam sambutannya, Wali Kota Masud Yunus menyampaikan sejumlah keberhasilan setahun pemerintahannya. “Selama setahun terakhir, kita menerima banyak penghargaan. Diantaranya Adipura Kencana, Kota Sehat Tingkat Jatim, Walikota Inovatif kategori Kota Pendidikan. Pemekaran Kecamatan dari dua menjadi tiga. WTN, Satya Karya Bakti Bidang Hukum juga WTP dari BPK. Itu menjadi bukti nyata dari kebersamaan kita dalam membangun Kota Mojokerto”, tuturnya, Senin (19/06/2017).

Dipenghujung sambutannya, Wali Kota Mojokerto mengajak seluruh jajarannya untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan bergotong-royong bahu-membahu untuk terciptanya Kota Mojokerto sebagai Kota Pelayanan atau Servis City. “Mari terus kita pupuk rasa kebersamaan dan semangat gotong-royong untuk meraih prestasi dengan terus berupaya meningkatkan SDM yang handal dan kreativitas yang tinggi untuk segera terwujudnya Kota Mojokerto sebagai Servis City demi menuju Kota Mojokerto sebagai Kota Sehat, Cerdas dan Kota Bermoral”, pungkas Wali Kota Mojokerto, Mas’ud Yunus.

Hanya saja, Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, enggan bicara sepatah kata pun ketika dimintai pendapatnya soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Kadis PUTR) dan 3 (tiga) pimpinan DPRD setempat pada Jumat (16/06/2017) malam hingga Sabtu (17/06/2017) dini hari yang lalu. Demikian juga dengan sejumlah Kepala OPD yang hadir disitu, tak satupun yang bersedia memberikan komentarnya terkait OTT KPK tersebut.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Febriyana Meldyawati yang ditunjuk menjadi Pimpinan Tunggal dalam Sidang Paripurna kali ini, intonasinya terasa begitu lugas saat membaca naskah sidang. Demikian juga ketika dimintai pendapatnya terkait penangkapan terhadap 3 (tiga) Pimpinan Dewan dalam OTT tersebut, Febri mengaku jika dirinya tak banyak tahu terhadap sangkaan praktik suap terhadap ke-tiga Pimpinan Dewan dalam pengalihan anggaran pembangunan gedung Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS). “Saya tidak tahu karena belum baca materi PENS”, pungkasnya, singkat. (Mar/Adv)