MOJOKERTO | majalahdetektif.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus memperkuat upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga 28 Juli 2026, realisasi PAD tercatat mencapai Rp528,5 miliar atau 59,95 persen dari target Rp881,7 miliar. Capaian tersebut disampaikan dalam kegiatan Pengundian Hadiah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang digelar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto di Pendopo Graha Maja Tama, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan yang dipadukan dengan High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) itu menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak sekaligus mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui edukasi dan pemberian insentif.
Acara dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian. Turut hadir jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, pimpinan Bank Jatim, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Muhammad Rizal menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Mojokerto yang berhasil meraih Terbaik II TP2DD Awards 2025 untuk kategori kabupaten wilayah Jawa-Bali.
“Kabupaten Mojokerto berhasil meraih terbaik II untuk TP2DD kabupaten wilayah Jawa Bali dalam Championships TP2DD Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Prestasi ini adalah bukti bahwa sinergi, komitmen pimpinan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan mampu menghasilkan capaian yang membanggakan dan semoga prestasi itu dapat kita raih kembali di tahun 2026 ini,” kata Muhammad Rizal.
Menurutnya, penyelenggaraan pengundian PKB dan Opsen PKB merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus menjadi upaya meningkatkan kesadaran membayar pajak tepat waktu.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi nyata dalam optimalisasi pendapatan asli daerah berupa pengundian pajak kendaraan bermotor dan Opsen PKB, sebagai bentuk edukasi dan insentif kepada masyarakat agar semakin patuh dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, memaparkan bahwa hingga 28 Juli 2026 realisasi PAD telah mencapai Rp528,5 miliar dari target Rp881,7 miliar atau sebesar 59,95 persen.
Adapun realisasi penerimaan pajak daerah telah menyentuh Rp311,7 miliar dari target Rp529,7 miliar atau setara 58,85 persen.
“Capaian realisasi penerimaan PAD dan pajak daerah kondisi sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 adalah, Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp881,7 miliar telah terealisasi sebesar Rp528,5 miliar atau 59,95 persen, dan untuk pajak daerah sendiri, dengan target sebesar Rp529,7 miliar telah terealisasi sebesar Rp311,7 miliar atau 58,85 persen. Kita punya PR di triwulan semester dua nanti untuk target terpenuhi 100 persen,” jelas Nurul.
Ia menegaskan, pengundian hadiah bukan semata-mata memberikan hadiah kepada wajib pajak, tetapi juga menjadi media edukasi agar masyarakat semakin memahami pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat, Bapenda optimistis target penerimaan hingga akhir tahun dapat tercapai.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga terus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Melalui digitalisasi, proses pembayaran pajak, retribusi, hingga transaksi keuangan pemerintah diharapkan menjadi lebih mudah, transparan, efisien, dan akuntabel.
Usai menghadiri kegiatan tersebut, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian melanjutkan agenda menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto yang membahas lima rancangan peraturan daerah (Raperda), di antaranya mengenai pemanfaatan bagian jalan serta sejumlah pencabutan peraturan daerah.
Melalui penguatan kepatuhan pajak, percepatan digitalisasi, dan penyempurnaan regulasi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong optimalisasi pendapatan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. (Den/Adv)
