Tapin Raih Penghargaan Kedua Kabupaten Perduli HAM se Indonesia

TAPIN, KALSEL – majalahdetektif.com : Perolehan penghargaan peringkat kedua Kabupaten Perduli HAM se Indonesia ditandai dengan diserahkan piagam oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D kepada Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin, bertepatan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-75 Tahun 2023. Minggu (10/12), bertempat di Lapangan Banteng Jakarta.

 

Diraihnya Penghargaan ini di penghujung akhir tahun 2023 ini yang di pimpin oleh Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin. tentunya menambah sederet prestasi Kabupaten Tapin dan membanggakan program kerjanya di bidang Hak Asasi Manusia berhasil meraih peringkat kedua sebagai Kabupaten/kota yang peduli HAM se Indonesia tahun 2022.

 

Penjabat Bupati Tapin, Muhammad Syarifuddin mengaku bangga bahwa Kabupaten Tapin kembali mendapatkan penghargaan di bidang Hak Asasi Manusia. Yang mana hal ini membuktikan terpenuhinya hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang penilaiannya diukur berdasarkan indikator struktur, proses, dan hasil.

 

“Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk menjalankan program yang sesuai dengan Ham, sehingga hak masyarakat dapat terpenuhi,” jelasnya.

 

Menurut Syarifuddin, Diraihnya penghargaan Peduli HAM merupakan berkat upaya pemerintah daerah kabupaten Tapin untuk meningkatkan peran dan tanggungjawabnya dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM

 

” Pemerintah Kabupaten Tapin terus konsisten dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam setiap pelayanan publik bagi masyarakat,” tegasnya.

 

Dijelaskan Syarifuddin, diraihnya penghargaan sebagai Kabupaten/kota terbaik kedua di Indonesia tidak lain karena Kabupaten Tapin mendapatkan Nilai Murni KKP HAM 93.5, Mendapatkan penghargaan KKP HAM 3 kali berturut-turut tahun 2019,2020 dan 2022, Konsisten melaporkan Aksi HAM, dengan capaian tahun 2022 dengan nilai >80, Tidak terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

 

“Hasil inilah yang menjadikan Kabupaten Tapin menjadi terbaik kedua secara nasional, dan terbaik pertama di Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

 

Tidak lupa juga, Penjabat Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin mengucapkan terima kasih kepada organisasi perangkat daerah yang telah bekerjasama dan berkolaborasi sehingga mendapatkan penghargaan yg istimewa yaitu no 2 se indonesia.

 

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan peringatan ini menjadi momentum untuk merefleksikan prinsip-prinsip HAM dan merenungkan perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights (DUHAM). Pemilihan Tema “Harmoni dalam Keberagaman” menjadi pengingat akan pentingnya mengakui, menghormati, dan merayakan beragaman Indonesia yang berlimpah.

 

“One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan.” Jelas Yasonna

 

Dalam penilaian yang dilakukan oleh Kantor Staff Presiden RI melalui Panitia Nasional RANHAM, Pemerintah Kabupaten Tapin meraih nilai KKP HAM murni sebesar 93,5 serta capaian aksi HAM lebih dari 80, dan menempatkan Kabupaten Tapin berada di posisi ke-2 Nasional. Adapun untuk tingkat provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin menduduki peringkat ke-1 dan satu – satunya.(Nas)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *