Kota Mojokerto, Majalahdetektif com — Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berpihak pada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas. Pernyataan ini disampaikannya saat melepas rombongan studi edukasi ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa di Pasuruan dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang, dari Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat Kota Mojokerto, Selasa (6/5).
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita menekankan bahwa pembangunan berperspektif gender tidak terbatas pada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan semata, namun juga harus menjangkau kelompok rentan lainnya, termasuk penyandang disabilitas.
“Perspektif gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga mencakup kelompok disabilitas. Walaupun jumlah komunitasnya tidak besar, pemerintah, khususnya saya sebagai pemimpin, berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang adil, yang tidak mengecualikan siapa pun dari sasaran pembangunan,” tegas Ning Ita.
Peserta studi edukasi yang dilepas terdiri dari pengurus dan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), perwakilan guru, serta pengelola sekolah berkebutuhan khusus di Kota Mojokerto. Studi ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran nyata dalam mengembangkan program inklusif yang lebih adaptif dan berdampak.
Ning Ita turut memberikan pesan khusus kepada para peserta agar memanfaatkan momen ini bukan sekadar untuk rekreasi, tetapi sungguh-sungguh menjadi ruang pembelajaran yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan di daerah.
“Panjenengan ambil ilmu manfaatnya, lalu itu jadikan laporan. Hal-hal yang perlu kita replikasi di Kota Mojokerto, sampaikan melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A). Itu akan kami jadikan kebijakan jika memang belum masuk dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Mojokerto dalam mengarusutamakan perspektif inklusif dalam pembangunan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya komunitas disabilitas, dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan publik.
Melalui studi edukasi ini, diharapkan muncul ide-ide baru dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat program inklusi, baik di bidang pendidikan maupun sosial, demi terwujudnya Mojokerto sebagai kota yang ramah bagi semua. (Den)
