Mojokerto, majalahdetektif.com – Kota Mojokerto menjadi sorotan nasional dengan digelarnya Puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2025 pada 1–3 Oktober 2025. Kegiatan kolaboratif yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini mengusung tema “Bencana Tidak Bisa Menunggu, Kesiapsiagaan Menjadi yang Utama” dengan tagline khas Jawa Timur “Tangguh Rek!”.
Selama tiga hari, ribuan peserta dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, dunia usaha, media, hingga komunitas lokal mengikuti rangkaian acara yang dikemas dalam seminar nasional, pameran kebencanaan, workshop tematik, hingga simulasi penanggulangan bencana. Mojokerto pun menjadi simbol kebersamaan dan aksi kolektif menuju Indonesia yang lebih tangguh menghadapi risiko bencana.
“Tagline Tangguh Rek! bukan hanya slogan, tetapi ajakan agar seluruh elemen masyarakat siap, peduli, dan mampu menghadapi ancaman bencana,” tegas perwakilan BNPB dalam keterangannya.
Salah satu yang mencuri perhatian dalam perhelatan ini adalah YAKKUM Emergency Unit (YEU). Lembaga ini menggelar tiga sesi diskusi tematik, termasuk Pengurangan Risiko Bencana dengan pendekatan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial).
YEU juga menghadirkan Booth Pameran Inovasi yang menampilkan praktik baik dan teknologi adaptif dari komunitas dampingan, seperti SHG Luhur Jiwa (Kulon Progo), Karang Taruna Prima Gadung (Gunungkidul), Kelompok Perempuan Cahyo Tangguh (Gunungkidul), Perkumpulan Pita Merah, HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), serta ULD BPBD Surakarta.
“Kesiapsiagaan bencana tidak boleh meninggalkan kelompok rentan. Inklusi adalah kunci untuk menciptakan perlindungan yang adil bagi semua,” ungkap Eli Sunarso, Project Manager YEU.
Kehadiran YEU mempertegas bahwa penanggulangan bencana harus berpijak pada keberagaman masyarakat, sehingga aksi nyata di lapangan benar-benar menyentuh semua kalangan.
Selain YEU, perhatian publik juga tertuju pada Kelompok Kerja Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) yang bekerja sama dengan BNPB. Dalam kesempatan ini, AMPD meluncurkan Peta Jalan AMPD 2026–2030 dan Panduan Nasional AMPD, sekaligus menggelar diskusi serta konsultasi publik.
AMPD dipandang semakin relevan di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim. Pendekatan ini selaras dengan RPJMN 2025–2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025) serta Perka BNPB No. 2 Tahun 2024 tentang Sistem Peringatan Dini, yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan berbasis aksi nyata.
Dokumen strategis yang diperkenalkan dalam forum ini memiliki empat tujuan utama:
Memberikan arah pelaksanaan AMPD di Indonesia melalui Peta Jalan 2026–2030.
Memperkenalkan Panduan Nasional AMPD sebagai acuan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Mengintegrasikan AMPD ke dalam rencana kontingensi.
Mendiseminasikan Panduan Perencanaan Kontingensi yang berpusat pada anak.
“AMPD memastikan peringatan dini tidak berhenti pada informasi, tetapi ditindaklanjuti dengan aksi cepat, terarah, dan berkelanjutan,” jelas perwakilan AMPD.
Dengan pelembagaan AMPD di tingkat nasional hingga daerah, diharapkan masyarakat semakin terlindungi dan mampu meminimalisasi dampak bencana di masa depan.
Seluruh rangkaian kegiatan Bulan PRB 2025 didokumentasikan melalui Dashboard Gerakan PRB berbasis spasial, yang menampilkan peta aksi PRB di berbagai daerah. Dari edukasi, pelatihan, hingga simulasi, setiap langkah kecil daerah menjadi bagian dari gerakan besar nasional.
“Ketika aksi-aksi lokal bersatu, lahirlah kekuatan nasional untuk membangun Indonesia yang tangguh bencana,” tutur perwakilan BNPB.
Peringatan Bulan PRB 2025 di Mojokerto menegaskan satu hal: kesiapsiagaan bukan lagi sekadar jargon, tetapi komitmen nyata yang harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa
Puncak Bulan PRB 2025 di Mojokerto menghadirkan wajah baru penanggulangan bencana di Indonesia: inklusif, adaptif, dan berbasis aksi nyata. Dari gagasan YEU tentang PRB inklusif hingga peluncuran Peta Jalan AMPD, momentum ini diharapkan menjadi titik tolak untuk memperkuat jejaring nasional, membangun budaya sadar bencana, dan mewujudkan masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko di masa depan. (Den)
