Mojokerto – majalahdetektif.com : Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli D serah(PAD) sejumlah Inovasi dalam Upaya pemenuhan target pembayaran PBB – P2 terus dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Salah satu cara yang terbaru dengan melakukan inovasi untuk mengoptimalkan pembayaran PBB pada tahun 2024 dengan cara membuka loket pelayanan pembayaran PBB di Pendopo Balai Desa yang ada di Kabupaten Mojokerto agar wajib pajak makin merasa mudah dalam pembayaran kewajiban pajaknya.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Drs. Ardi Sepdianto, M.Si, saat ditemui media ini dikantor Bapenda baru yang menempati bekas kantor DPRD Kabupaten Mojokerto pada Senin (23/09/2024) menjelaskan bahwa Tujuan Bapenda Untuk Mudahkan Pembayaran PBB, Warga Kabupaten Mojokerto Bisa Di Pendopo Balai Desa di seluruh pelosok wilayah Kabupaten Mojokerto.
Menurutnya, Bapenda yang dipimpinnya tahun ini diyakininya mampu meningkatkan PAD dengan cara menggenjot pendapatan di sejumlah potensi yang ada hingga mampu melampaui target bahkan lebih besar pendapatannya dari tahun-tahun sebelumnya.
’’Kami optimistis dengan inovasi dan potensi yang ada, PAD tahun 2024 ini bisa meningkat dan tercapai bahkan melampaui target. Bahkan kita yakin bisa semakin meningkat dari tahun sebelumnya,’’ Papar Mantan Camat Pacet ini.
Pejabat yang sampai sekarang masih menjabat sebagai Kadiskominfo ini dan baru beberapa hari lalu dilantik oleh Bupati Mojokerto, Sebagai Kepala Bapenda definitif, Saat ini Ada indikator keberhasilan pencapaian PAD dari Sektor Pajak Daerah selama ini menjadikan pihaknya yang mendapat amanah berat itu kini sangat optimistis jika target yang telah ditetapkan bersama itu bisa tercapai, bahkan terlampaui, diakuinya itu merupakan dampak positif dengan penerapan sejumlah inovasi yang telah lama ditelurkan Bapenda selama ini.
Pemimpin muda yang dekat dengan kalangan Media ini menyebutkan, bahwa Inovasi Bapenda yang telah berjalan itu meliputi Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol), Perluasan pembayaran pajak daerah melalui 17 channel pembayaran, Penerapan polling desa bagi petugas pajak PBB di tingkat desa, Penerapan e-SPPT PBB-P2 buku 45, Inovasi dashboard pemantauan pajak daerah, Pembayaran digital melalui Quick Response Indonesia Standart (QRIS) serta Penerapan peta digital PBB-P2.
’’Disamping itu kami juga sudah meluncurkan optimalkan sinergi dan bekerja sama dengan BPN, Kejaksaan Negeri, DPMPTSP, Dispendukcapil, hingga berbagai Bank yang ada di Mojokerto,’’ ungkapnya.
Menurutnya, Selain itu inovasi lain yang tengah terus ditingkatkan oleh Bapenda yang dipimpinnya antara tersedianya Regulasi pajak daerah, Database pajak daerah yang memadai, peningkatan pajak daerah, Optimalisasi penagihan pajak daerah, hingga Monitoring dan Evaluasi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Mojokerto
’’Kami selain menggandeng Kejaksaan Negeri Mojokerto melalui program SKK untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak secara langsung kami juga turun ke lapangan, ke beberapa lokasi tambang yang menunggak. Upaya-upaya ini kami lakukan sebagai komitmen menekan piutang pajak dan Bapenda terus berupaya keras mengembangkan upaya optimalisasi pemasukan Pendapatan Asli Daerah’’ Pungkas Ardi. (Mar/Adv)
