Bapenda Kabupaten Mojokerto Evaluasi Kinerja Pegawai, Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Diperkuat DPRD Kota Mojokerto Tekankan Percepatan APBD Perubahan 2026, OPD Diminta Matangkan Program dan Anggaran PKDI Mojokerto Juara PKDI Cup II 2026, Gol Arif Rahman Antar Trofi ke Bumi Majapahit POHON TUMBANG GANGGU LALU LINTAS DI PEREMPATAN JAYANEGARA–PAHLAWAN, POHON KEROPOS JADI SOROTAN Wawali Mojokerto Dorong Perusahaan Lindungi Pekerja, Bukan Sekadar Takut Sanksi Tekan Kriminalitas dari Lingkungan Terkecil, Ning Ita Perkuat Gerakan Kelurahan Sadar Hukum

Advertorial

Darurat Judi Online, Ketua PKS Budiarto Sepakat Pemkot Mojokerto Sidak HP ASN & Dewan

badge-check


					Darurat Judi Online, Ketua PKS Budiarto Sepakat Pemkot Mojokerto Sidak HP ASN & Dewan Perbesar

Darurat Judi Online, Ketua PKS Budiarto Sepakat Pemkot Mojokerto Sidak HP ASN & Dewan

Mojokerto – Majalahdetektif.com : Salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto Budiarto, dari Partai PKS memberikan tanggapan terkait darurat judi daring (online) yang semakin hari kian marak berharap agar judi online di Kota Mojokerto agar segera diatasi dengan cara bahu-membahu dengan semua pihak, itulah salah satu harapannya saat ditemui media ini di sela-sela rapat paripurna pada Kamis, (27/07/2024) di Kantor DPRD Kota Mojokerto.

 

Seperti diketahui sesuai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan ada sekitar 3,2 juta warga yang jadi pemain judi online. Baru di kuartal pertama 2024 saja, perputaran uang judi online di Indonesia sudah mencapai Rp100 triliun. Kemudian, secara akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sampai kuartal 1 2024 jumlahnya menembus Rp600 triliun.

 

Budiarto yang dikenal sebagai Ketua PKS Kota Mojokerto ini berharap agar semua stakeholder baik pemerintahan dan non pemerintahan bahu membahu supaya judi online segera dapat diatasi.

 

“Pemerintah Kota Mojokerto, Kementerian Kominfo, Internet Service Provider, Perbankan dan pihak Kepolisian lebih mengintensifkan untuk mempersempit ruang gerak dengan cara sinkronisasi 4 lembaga ini dalam merazia halaman-halaman digital dan pembekuan rekening,” tegasnya.

 

Tidak hanya marak di lingkungan masyarakat biasa ternyata judi online juga marak di kalangan legislatif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data bahwa lebih dari 1.000 orang di DPR pusat dan daerah terlibat permainan judi online.

 

Saat ini, pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online. Dewan Kota yang tergolong muda menambahkan, kerjasama seluruh ormas, pemuka agama dan pemerintah daerah juga diperlukan.

 

“Aktivitas judi tidak dibenarkan dalam semua agama apapun. Semoga Pemerintah Kota Mojokerto juga sigap untuk terjun langsung merazia halaman lokal yang terindikasi judi online maupun sidak HP ASN Pemkot Mojokerto kalau perlu Anggota Dewan Kota Mojokerto dan Staf yang ada juga harus disidak,” tutupnya.(Mar/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Bapenda Kabupaten Mojokerto Evaluasi Kinerja Pegawai, Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Diperkuat

25 September 2026 - 16:06 WIB

DPRD Kota Mojokerto Tekankan Percepatan APBD Perubahan 2026, OPD Diminta Matangkan Program dan Anggaran

23 September 2026 - 22:51 WIB

242 Sertifikat Tanah Wakaf Diserahkan di Mojokerto, Pemkab dan BPN Perkuat Perlindungan Aset Umat

8 September 2026 - 12:06 WIB

Kepatuhan Wajib Pajak Diguyur Apresiasi, Bapenda Mojokerto Catat PAD Rp621,06 Miliar

5 September 2026 - 06:42 WIB

Bambang Widjanarko Serap Aspirasi Warga Trowulan melalui Reses Tahap II 2026

4 September 2026 - 18:48 WIB

Trending di Advertorial