MOJOKERTO, majalahdetektif.com – Komitmen penguatan kemandirian fiskal daerah menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto yang digelar pada Rabu (8/4/2026). Dalam agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025, DPRD menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna Gedung DPRD Kota Mojokerto tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Ery Purwanti, dan dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Forum ini menjadi momentum strategis dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Dalam sidang tersebut, DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan 18 rekomendasi yang dibacakan oleh juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo. Rekomendasi tersebut merupakan hasil pendalaman terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah sepanjang tahun anggaran 2025.
Ketua DPRD, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa secara umum lembaganya menerima LKPJ Wali Kota Mojokerto, namun dengan sejumlah catatan penting sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah.
“Secara umum DPRD menerima LKPJ Wali Kota, disertai sejumlah rekomendasi strategis sebagai upaya penyempurnaan kinerja agar lebih optimal dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Salah satu isu krusial yang mendapat perhatian serius adalah peningkatan PAD. DPRD menilai, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat perlu dikurangi dengan menggali potensi pendapatan daerah secara lebih maksimal dan berbasis data riil.
Optimalisasi PAD, lanjut Ery, dapat dilakukan melalui inovasi di sektor pajak daerah dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi.
Senada dengan itu, juru bicara Fraksi Gabungan, Nuriono Sugi Raharjo, menekankan pentingnya perencanaan program pembangunan yang lebih terukur dan merata sepanjang tahun anggaran. Hal ini untuk menghindari penumpukan kegiatan pada akhir tahun yang kerap berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program.
Selain itu, DPRD juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber potensial peningkatan PAD. Pengelolaan aset daerah yang efektif dinilai dapat menjadi pengungkit tambahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Di bidang sosial, DPRD memberikan apresiasi atas capaian positif Pemerintah Kota Mojokerto, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan. Meski demikian, peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas yang harus terus diperkuat.
DPRD juga mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, agar program yang dijalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
Tak kalah penting, DPRD menyoroti aspek penyajian LKPJ agar lebih informatif, transparan, serta berbasis data yang akurat dan mudah dipahami. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas evaluasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Melalui 18 rekomendasi yang telah disampaikan, DPRD berharap Pemerintah Kota Mojokerto dapat segera menindaklanjuti setiap catatan strategis tersebut. Dengan demikian, arah pembangunan ke depan diharapkan semakin efektif, terukur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (Den/Adv)
