Majalahdetektif.com, Mojokerto Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sunarto membacakan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun anggaran 2023.
Sunarto membacakan rekomendasi dalam bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Pariwisata. Ketimpangan antara animo masyarakat dalam kegiatan kejuaraan olahraga dengan event yang terlaksana menjadi sorotan penting dalam laporan tersebut. Meskipun masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam partisipasi kejuaraan olahraga dengan jumlah realisasi yang jauh melampaui target, terdapat kegagalan dalam melaksanakan jumlah kejuaraan dan pekan olahraga di tingkat Kabupaten/Kota.
“Pemerintah Kota Mojokerto perlu menangkap fenomena ini sebagai permasalahan serius untuk segera mewadahi minat dan bakat masyarakat khususnya anak muda dalam bidang olahraga. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan event olahraga, termasuk pengembangan kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga lokal. Dengan demikian, potensi minat dan bakat olahraga masyarakat, khususnya generasi muda, dapat dioptimalkan secara lebih efektif,” terang Sunarto di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (31/3/2024).
Ditegaskannya, ketidakseimbangan antara reward yang diberikan kepada atlet berprestasi dengan capaiannya menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak atlet memilih untuk meninggalkan Kota Mojokerto. Dampaknya, potensi atlet yang berprestasi untuk terus berkembang dan berkontribusi pada prestasi olahraga daerah menjadi terhambat.
“Penting bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem reward yang ada dan menyesuaikannya dengan pencapaian yang telah diraih oleh atlet. Perlu peningkatan insentif finansial, pemberian penghargaan yang lebih menarik, dan penyediaan fasilitas dan dukungan lainnya kepada atlet dapat membantu mempertahankan talenta-talenta olahraga di Kota Mojokerto. Selain itu, perlu juga dilakukan promosi yang lebih aktif terhadap program-program pengembangan atlet dan peningkatan fasilitas olahraga di daerah guna menarik minat atlet untuk tetap berkompetisi dan berprestasi di Kota Mojokerto,” ujar Sunarto.
Dikatakannya, mangkraknya proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM) menunjukkan ketidaksesuaian antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan proyek. Wali Kota telah menyatakan kesanggupan untuk menjadikan TBM beroperasional pada akhir tahun 2023, namun pada kenyataannya proyek tersebut belum dapat difungsikan. Kondisi ini mencerminkan pola yang sering terulang dalam sejumlah proyek sebelumnya yang gagal dimanfaatkan secara langsung setelah selesai.
“Terdapat juga isu perubahan pelaksanaan dari perencanaan yang telah ditetapkan oleh Menparekraf, yang berpotensi mengakibatkan ketidaksesuaian dalam penganggaran. Perlu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek serta memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM). Hal ini meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelaporan progres proyek secara berkala kepada pihak terkait dan masyarakat umum, serta peninjauan ulang kontrak dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek untuk memastikan kinerja yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, penting untuk melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat lokal dan LSM, dalam proses pengawasan proyek agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana public,” ungkap Sunarto.
Masih kata dia, program Car Free Day yang direncanakan untuk dibuka kembali pada tahun 2023, namun baru terealisasi pada tahun 2024, menimbulkan pertanyaan terkait kurangnya keterbukaan informasi dan transparansi mengenai pelaksanaannya kepada masyarakat.
“Dampaknya, beberapa pedagang yang biasanya berjualan selama kegiatan tersebut mengalami kesulitan karena tidak mendapatkan pemberitahuan yang jelas. Hal ini berpotensi mengganggu perekonomian masyarakat yang bergantung pada pendapatan dari acara serupa. Penting bagi pemerintah Kota Mojokerto untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi terkait pelaksanaan Program Car Free Day kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi secara jelas mengenai jadwal, mekanisme pendaftaran, dan prosedur operasional. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk melibatkan pihak-pihak terkait, seperti asosiasi pedagang atau LSM, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program tersebut untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal diakomodasi dengan baik,” tutup Sunarto. (Mar/Adv)
