Kota Mojokerto, majalahdetektif.com — Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas melalui digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia mengajak para pelaku usaha, khususnya sektor makanan dan minuman (mamin), agar segera melengkapi seluruh dokumen administrasi di e-katalog lokal, sehingga dapat menjadi penyedia resmi bagi Pemerintah Kota Mojokerto.
Ajakan tersebut disampaikan Ning Ita — sapaan akrab wali kota — saat kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) penyedia jasa makanan dan minuman yang digelar di Sentra IKM Batik Maja Bharama Wastra, Selasa (14/10). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang belum memanfaatkan peluang besar dari e-katalog karena terkendala urusan administrasi dan kurangnya pemahaman teknis.
Menurut Ning Ita, Pemerintah Kota Mojokerto telah mencatat sekitar 16.000 pelaku UMKM di sektor kuliner, namun sebagian besar belum siap memenuhi standar penyedia barang dan jasa pemerintah. Padahal, peluang transaksi di lingkungan pemerintah daerah cukup besar dan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Banyak pelaku usaha kita yang sebenarnya punya produk unggulan, tapi belum bisa menjadi penyedia pemerintah karena kurang lengkap secara administratif. Padahal menjadi penyedia tidak hanya soal cepat melayani order, tapi juga soal kesiapan legalitas dan dokumen perusahaan,” jelas Ning Ita.
Ia menegaskan, Pemkot Mojokerto tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. Melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), pemerintah menyiapkan program pendampingan teknis dan asistensi langsung untuk membantu UMKM yang masih kesulitan mengunggah dokumen, menyusun harga, hingga melakukan simulasi transaksi daring di sistem e-katalog.
“Kalau masih bingung cara klik atau kirim berkas, silakan datang langsung ke BPBJ. Petugas kami siap membantu sampai panjenengan benar-benar bisa mandiri,” ujarnya memberi dorongan.
Lebih lanjut, Ning Ita juga mengingatkan pentingnya perubahan mindset bertransaksi dengan pemerintah. Ia menilai masih ada pelaku usaha yang ragu mengikuti sistem resmi karena khawatir pembayaran terlambat atau tidak cair.
“Mindset minta DP karena takut tidak dibayar itu harus diubah. Pemerintah tidak mungkin mengemplang. Semua proses pembayaran dijamin dan transparan. Jadi fokus saja pada kelengkapan syarat dan kesiapan administrasi,” tegasnya.
Dalam kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian serta penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkot Mojokerto kini menyiapkan skema pemerataan penyedia jasa makanan dan minuman. Skema ini dirancang agar tidak ada pelaku usaha yang mendominasi, sekaligus memastikan alokasi APBD dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh lapisan UMKM Kota Mojokerto.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Mojokerto dalam memperkuat ekosistem UMKM berbasis digital dan kemitraan publik, sejalan dengan semangat Ning Ita untuk menjadikan UMKM lokal sebagai tulang punggung ekonomi kota. (Den)
