Mojokerto, majalahdetektif.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menggelar Acara Puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2024, Kamis (5/12/2024) di Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto.
Pj Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro menerangkan, sengaja ia meminta tepat waktu pukul 08.30 WIB agar tidak ada korupsi waktu
“Hari Anti Korupsi Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Desember. Korupsi itu bukan hanya mencuri. Suap juga termasuk korupsi dan hal itu sering terjadi. Contohnya ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita agar apa yang dikehendaki itu segera dilakukan. Termasuk pemerasan itu juga bagian dari korupsi,” ungkap Pj Wali Kota Mojokerto.
Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah itu berupaya untuk melatih, memitigasi, dan meminimalisir terjadinya korupsi di masing-masing wilayah.
“Termasuk serangan fajar atau money politic juga merupakan bagian dari korupsi. Harusnya peraturannya dirubah dengan melegalkan serangan fajar dengan batasan nominal tertentu disesuaikan dengan kondisi infrastruktur daerah masing-masing. Jika serangan fajar melebihi aturan maka paslon akan didiskualifikasi. Dengan begitu, setiap paslon pasti mematuhi aturan serangan fajar dan akan fokus sosialisasi program-programnya,” ucap Pj Wali Kota Mojokerto.
Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Jawa Timur, Laili Fitria Adithama menambahkan, di berita-berita itu semua tidak ada satupun koruptor yang miskin di mana dia memang nggak bisa makan dan nggak punya tempat tinggal.
“Jadi semua koruptor yang ada di negara kita ini adalah orang-orang yang sangat cukup, punya kewenangan, punya kekayaan, dan lain sebagainya,” jelas Laili.
Masih kata Laili, gratifikasi itu disebut sebagai akar korupsi karena di awal dia tidak mengharapkan apapun tetapi karena terbiasa ada maka akan menjadi korupsi.
“Menjadi penyuluh anti korupsi adalah takdir. Kita harus menjalankan takdir itu dengan baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain dan semaksimal mungkin,” terang Laili.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti menerangkan, korupsi itu sangat merugikan orang banyak. Bukan hanya dampak ekonomi tapi juga dampak-dampak yang lainnya.
“Korupsi itu biasanya merugikan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelayanan masyarakat. Selain itu ada dampak sosial yang terlihat dari kesenjangan si miskin dan si kaya,” terang Ery.
Selain itu, korupsi juga akan memberikan dampak menurunnya integritas publik kepada pemerintah atau lembaga negara.
“Jika pejabat atau lembaga negara melakukan korupsi maka otomatis tata kelola pemerintahan daerah itu ada yang kurang atau ada yang tidak maksimal. Jadi saya rasa kita disini sepakat ayo bareng-bareng melawan tindakan korupsi melalui gratifikasi, suap atau yang lainnya,” jelas Ery. (Mar)
