TAPIN, KALSEL,- majalahdetektif.com ; Komandan Pusat Polisi Militer TNI Yusril Nuryanto dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Manthovani teken kerjasama mencakup pengamanan, pendidikan, pelatihan, pertukaran informasi dan data intelijen dalam waktu 5 tahun kedepan yang setiap tahunnya di evaluasi. Selasa (30/7) kemarin.
Perjanjian kerjasama ini merupakan tindak lanjut kerjasama kedua lembaga hukum ini pada tahun-tahun sebelumnya. Meliputi pengamanan, pendidikan, kemudian tukar-menukar informasi kalau diperlukan, dan segalanya yang akhirnya menyangkut kerja antara TNI dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Dari aspek kerja di bidang pengamanan sebenarnya sudah berjalan antara TNI dan Kejaksaan Agung. Karena di Kejaksaan Agung RI juga ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militernya.
Sementara terkait kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen, Jamintel Reda Manthovani menjelaskan kegiatan ini dalam rangka penegakan hukum. Dia mencontohkan, Kejaksaan dapat mendukung Puspom TNI dalam memasok data dan informasi yang mereka butuhkan, begitu juga sebaliknya.
Pertukaran informasi dan data intelijen ini merupakan alat yang sangat penting dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat. Namun, pada praktiknya ini harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan berbagai aspek hukum, etika, dan teknis. Dengan pengelolaan yang tepat, pertukaran informasi dan data intelijen dapat memberikan manfaat yang sangat besar. “Intinya adalah untuk penegakan hukum bersama antara Puspom dan Kejaksaan,” katanya.
Dari sesi yang sama Puspom TNI, kerjasama kedua lembaga hukum ini bakal menangani perkara koneksitas melibatkan prajurit TNI dan warga sipil. Pihaknya bakal berkaloborasi ketika pihak kami perlu data profiling yang diduga melakukan pelanggaran. Kedua belah pihak bakal memeriksa, menganalisa, meringkas kumpulan data untuk mendapatkan wawasan tentang kualitas dan karakteristik data yang pada prosesnya melibatkan pemahaman struktur data, konten, hubungan jaringan, dan potensi masalah untuk memastikan keandalan dan keselarasan data untuk analisis atau penggunaan lebih lanjut.
Alasan Utama Pertukaran Data Intelijen. Peningkatan Efektivitas Operasi: Dengan berbagi informasi, kedua lembaga dapat menyusun strategi yang lebih komprehensif dan akurat dalam menghadapi ancaman.
Pencegahan Kejahatan: Pertukaran data memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan tindakan preventif yang lebih efektif.
Pengungkapan Kasus: Informasi yang diperoleh dari lembaga lain dapat menjadi petunjuk penting dalam mengungkap kasus-kasus yang kompleks.
Koordinasi yang Lebih Baik: Pertukaran data mendorong kerja sama yang lebih erat antara kedua lembaga, sehingga menghindari duplikasi upaya dan memaksimalkan sumber daya.
Pengembangan Kapasitas: Melalui pertukaran data, kedua lembaga dapat saling belajar dan mengembangkan kapasitas analisis intelijennya.
Tantangan dalam Pertukaran Data Intelijen. Kerahasiaan: Informasi intelijen seringkali bersifat sensitif dan rahasia. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme yang kuat untuk melindungi kerahasiaan data.
Standarisasi: Setiap lembaga memiliki format dan standar data yang berbeda. Untuk memudahkan pertukaran data, perlu dilakukan standarisasi format data.
Keamanan Data: Pertukaran data secara digital rentan terhadap serangan siber. Oleh karena itu, perlu diimplementasikan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data dari akses yang tidak sah.
Etika: Pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan perlindungan privasi individu. Contoh Pertukaran Data Intelijen Lembaga Penegak Hukum: Pertukaran data antara kepolisian dan badan intelijen untuk melacak pelaku kejahatan lintas negara.
Lembaga Keamanan: Pertukaran data antara badan intelijen negara dengan lembaga keamanan negara lain untuk menghadapi ancaman terorisme.
Sektor Swasta: Pertukaran data antara perusahaan dengan lembaga keamanan untuk melindungi aset perusahaan dari ancaman siber.
Implikasi Hukum dan Etika Pertukaran data intelijen memiliki implikasi hukum dan etika yang kompleks. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan antara lain:
Landasan Hukum: Apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pertukaran data intelijen?Perlindungan Privasi: Bagaimana melindungi privasi individu dalam proses pertukaran data? Akuntabilitas: Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan data?(Nas)
