Kota Mojokerto, majalahdetektif.com — Pemerintah Kota Mojokerto terus menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat mengikuti tahap akhir penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KI) Awards 2025 yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Kamis (23/10/2025).
Dalam sesi pemaparan yang berlangsung secara daring bersama jajaran Komisioner KI Jawa Timur, wali kota yang akrab disapa Ning Ita mempresentasikan berbagai langkah strategis dan inovasi yang telah diterapkan untuk memperkuat akses informasi publik di Kota Mojokerto.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk komitmen kami untuk membangun pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Ning Ita.
Ia menjelaskan, berbagai upaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan setiap warga memperoleh hak yang sama dalam mengakses informasi pemerintahan. Salah satunya melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh perangkat daerah, disertai peningkatan kapasitas aparatur lewat pelatihan, pendampingan, serta evaluasi rutin.
Selain memperkuat struktur kelembagaan, Pemerintah Kota Mojokerto juga gencar berinovasi untuk memperluas jangkauan keterbukaan informasi. Program “Duta Keterbukaan Informasi” menjadi salah satu terobosan terbaru yang melibatkan para pelajar sebagai agen literasi publik. Program ini merupakan pengembangan dari kegiatan PPID Road to School, yang bertujuan menanamkan nilai transparansi sejak usia sekolah sekaligus mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam mengawal keterbukaan informasi di lingkungannya.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, Ning Ita menegaskan bahwa Kota Mojokerto berkomitmen menjaga konsistensi sebagai salah satu daerah dengan praktik keterbukaan informasi terbaik di Jawa Timur.
“Kami ingin keterbukaan informasi tidak berhenti pada penghargaan atau penilaian, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja di setiap lini pemerintahan. ASN harus terbiasa melayani masyarakat secara transparan, cepat, dan responsif,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi yang terus dikembangkan, Pemerintah Kota Mojokerto optimistis dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip good governance dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan. (Den)
