TAPIN, KALSEL, – majalahdetektif. com ; Dari 17 Provinsi di Indonesia, Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan salah satu Kabupaten yang menggelar Re Orientasi Fasilitator Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pendampingan Kepada Calon Pengantin (Catin) dan Pasangan Baru dalam rangka upaya pencegahan stunting dan keluarga beresiko stunting. Kegiatan ini antusias diikuti ratusan peserta yang mendengarkan arahan narasumber dan Direktorat BKKBN Pusat. Rabu (9/10/2024) pekan kemarin, Bertempat di Sekretariat TP-PKK Kabupaten Tapin.
Acara dihadiri Dr. H.Sufiansyah, M.A.P sekretaris daerah yang kini menjabat Plh.bupati Tapin, dan Hj.Ahlul Jannah, S.Pd, M.Si Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapin.
Plh.Bupati Tapin Dr.H.Sufiansyah, M.A.P mengucapkan terima kasihnya kepada TPK Badan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tapin dan juga Direktorat BKKBN Pusat yang sedia hadir untuk memberikan edukasi kepada Calon Pengantin dan Pasangan Baru dalam rangka pencegahan stunting di Kabupaten Tapin.
Penurunan angka stunting ini tentu akan berdanpak positif pada kualitas hidup anak anak. Meningkatkan kemampuan kognitif mereka dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. “Terus pertahankan edukasi ini, karena dari kegiatan yang diikuti pasangan calon pengantin dan pasangan baru ini juga merupakan bekal bagi pasangan catin agar dapat menjaga anak anak mereka terbebas dari stunting,“katanya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tapin Hj.Ahlul Jannah, S. Pd, M.Si mengatakan Kegiatan Re Orientasi Fasilitator Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pendampingan Kepada Calon Pengantin (Catin) dan Pasangan Baru ini menghadirkan narasumber dari Direktorat BKKBN Pusat yang memberikan arahan langsung terhadap peserta sehingga diharapkan angka stunting di Kabupaten Tapin saat ini 12,7 persen di tahun depan dapat turun secara signifikan.
Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan kebijakan dan implementasi pemeriksaan kesehatan calon pengantin (catin) dan calon pasangan baru dalam pencegahan stunting dari hulu kepada calon pengantin. Disamping itu juga untuk meningkatkan wawasan bagi para peserta yang berjumlah 150 orang terdiri dari pasangan calon pengantin, pasangan baru nikah, kordinator PKB, tenaga kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Dalam menangani stunting di Tapin sinergitas kerjasama lintas sektor selain pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam upaya penurunan stunting. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka.
Narasumber Perwakilan dari Direktorat BKKBN Pusat Faridah Eka Sari, S.IP, M.KM mengatakan, peserta terlihat sangat antusias ingin mengetahui apa yang disampaikan narasumber. Dari 17 Provinsi di Indonesia, Kabupaten Tapin ini merupakan salah satunya yang turut menyelenggarakan kegiatan Re Orientasi Fasilitator Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Pendampingan Kepada Calon Pengantin dan Pasangan Baru.
“Kami menilai kerjasama lintas sektor Tim Pendamping Keluarga beresiko stunting sangat baik di Tapin. Dan juga dari angka stuntingnya, Tapin sudah dibawah rata-rata nasional. Artinya pertahankan terus sinergitas kerjasama lintas sektornya dalam upaya menurunkan stunting,“katanya.
Pemerintah Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan menjadi daerah prioritas penanganan stunting dari 17 Provinsi di Indonesia yang menjadi sasaran dapat mempercepat penurunan angka stunting secara nasional. Daerah ini umumnya memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sehingga perlu perhatian khusus. Di Kalimantan Selatan hanya 2 kabupaten terpilih yang menjadi prioritas salah satunya Tapin. Selain itu, dari 17 Provinsi di Indonesia tadi juga mendapatkan kucuran dana penanganan stunting nya yang langsung dari BKKBN RI dan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya pemerintah untuk mengatasi masalah gizi kronis pada anak. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting yang telah ditetapkan.
Kucuran dana penanganan stunting dari BKKBN Pusat di Provinsi Kalimantan Selatan terdata hanya dua Kabupaten yang menjadi prioritas yaitu Kabupaten Tapin salah satunya. Dan ini tentunya menjadi tantangan sekaligus peluang Pemkab Tapin melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Tapin untuk berinovasi dengan banyak cara melalui program kerja karena daerahnya telah menjadi prioritas yang bakal ada banyak peluang untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran timbal balik. Dana yang dikucurkan diharapkan dapat maksimalkan sinergitas antara program dan kegiatan yang telah berjalan di tingkat pusat dan daerah. Kaloborasi yang baik lintas sektor antar stake holder akan sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu dana ini juga dapat untuk memperkuat sistem kesehatan dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak. Menurunnya angka stunting di Tapin dibawah rata rata nasional tentunya akan berdanpak positif pada kualitas hidup anak-anak. (Nas)
