Kota Mojokerto, majalahdetektif.com — Palu sidang yang diketukkan di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto bukan sekadar simbol formalitas kekuasaan. Di balik setiap keputusan yang lahir, terselip arah kepemimpinan yang mencerminkan keberanian, ketegasan, sekaligus kepekaan sosial. Sosok di balik itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti—figur perempuan yang menghadirkan warna berbeda dalam dinamika politik lokal yang selama ini identik dengan dominasi laki-laki.
Di tengah ritme politik yang kerap kaku dan prosedural, Ery tampil dengan pendekatan yang lebih membumi. Ia tidak hanya memimpin 25 anggota dewan secara struktural, tetapi juga membawa perspektif yang lebih dekat dengan realitas masyarakat. Semangat emansipasi yang diwariskan Kartini seolah hidup dalam gaya kepemimpinannya—tegas dalam sikap, tenang dalam mengambil keputusan, namun tetap peka terhadap denyut kebutuhan rakyat.
Momentum Hari Kartini menjadi refleksi yang relevan atas kiprah tersebut. Jika Kartini dahulu membuka jalan bagi perempuan untuk bersuara, maka Ery melangkah lebih jauh: memastikan suara itu tidak berhenti sebagai aspirasi, melainkan bertransformasi menjadi kebijakan yang berpihak.
“Bagi saya, jabatan ini bukan soal posisi, tapi amanah. Dan amanah itu harus berpihak pada masyarakat, terutama mereka yang butuh dibela,” ujarnya.
Komitmen itu terlihat nyata saat ia memperjuangkan nasib 18 tenaga non-ASN di Kota Mojokerto yang tidak lolos seleksi PPPK. Tidak berhenti di tingkat daerah, Ery membawa langsung persoalan tersebut ke pemerintah pusat dengan menemui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
Langkah tersebut bukan sekadar formalitas advokasi. Ia bersama jajaran DPRD mengawal langsung aspirasi itu, memastikan bahwa suara para tenaga non-ASN tidak tenggelam dalam kompleksitas birokrasi. Baginya, persoalan tersebut bukan sekadar angka, melainkan tentang pengabdian panjang, harapan keluarga, dan kepastian masa depan.
“Kami tidak bicara angka. Ini soal pengabdian bertahun-tahun. Mereka layak mendapatkan kepastian,” tegasnya.
Di balik peran formal sebagai pimpinan legislatif, Ery juga menunjukkan sisi kepemimpinan yang lebih humanis. Ia dikenal sebagai sosok yang terbuka, responsif, dan hadir sebagai pendengar bagi masyarakat—terutama kalangan wong cilik yang sering kali terpinggirkan dalam proses pembangunan.
Pendekatan ini menjadikannya representasi perempuan modern dalam politik daerah: mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan kepemimpinan dan empati sosial. Dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa politik seharusnya tidak berhenti pada perebutan kekuasaan, melainkan menjadi ruang pengabdian yang nyata bagi masyarakat.
Perhatian terhadap hak-hak pekerja menjadi salah satu fokus utamanya. Ia meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana negara hadir memberikan perlindungan bagi warganya.
“Kalau kita bicara pembangunan, maka manusianya harus jadi prioritas. Jangan sampai yang sudah lama mengabdi justru terpinggirkan,” ungkapnya.
Bagi Ery, semangat Kartini hari ini tidak lagi berhenti pada wacana kesetaraan gender. Lebih dari itu, semangat tersebut harus hadir dalam tindakan nyata—memastikan keadilan sosial benar-benar dirasakan, terutama oleh mereka yang selama ini berada di lapisan paling bawah.
Di kursi pimpinan DPRD Kota Mojokerto, ia membuktikan bahwa perjuangan perempuan telah melangkah jauh. Namun, jalan itu belum selesai. Masih ada ruang yang harus diperjuangkan—terutama dalam menghadirkan keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. (Den/Adv)
