Ketua dewan asal PDI Perjuangan ini berpandangan, bahwa adanya BPBD yang merupakan salah-satu amanat Presiden RI ini, keberadaannya sudah amat mendesak untuk saat ini. “Keberadaan BPBD di Kota Mojokerto sudah urgent dan menjadi kebutuhan yang tak dapat ditawar-tawar lagi. Dikala terjadi bencana, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini mutlak diperlukan, karena lebih cepat ketimbang Satkorlak dan memiliki jaringan hingga pemerintah propinsoi dan pemerintah pusat”, tegasnya.
Lebih lanjut, Purnomo menandaskan, bahwa karena organisasi BPBD ini bisa berdikari, maka jika terjadi bencana, BPBD bisa cepat mengambil sikap dan mendistribusikan logistik kepada masyarakat korban bencana alam tanpa tergantung instansi samping. “Berbeda dengan Satkorlak yang merupakan OPD koordinator. Dia tergantung dengan instansi mitra, seperti Dinsos, Dinkes dan Satpol PP”, tandasnya.
Selain pembentukan BPBD, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo menawarkan pembangunan waduk diwilayah timur untuk mengatasi banjir akibat meluapnya Sungai Sadar. “Kita butuh waduk untuk mengatasi banjir akibat luapan sungai Sadar. Dan, ini juga untuk mempertahankan resapan air yang akan menjadi langka di Kota ini dan akan dating makanya keberadaan waduk diwilayah timur kota Mojokerto mutlak diperlukan keberadaannya”, ujar politikus gaek asal PDIP ini.
Menurut Purnomo, dengan kewenangan yang terbatas, Pemerintah Kota Mojokerto bisa memenej sendiri sirkulasi air dari sungai-sungai yang melewati kota ini. “Letak Kota Mojokerto yang cekung dan dikelilingi sungai-sungai yang kerap menyumbang banjir, seperti sungai Sadar, sungai Brangkal, sungai Cemporat dan avoer-avoer besar. Dengan adanya waduk, ketika air masuk wilayah Kota dan kita tidak bisa membuang genangan air, maka waduk adalah pilihan terakhir. Semacam banjir kanal di Jakarta”, pungkas Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo. (Mar/Adv)
Terkait Penanggulangan Banjir Kota Mojokerto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Rekom 2 Opsi Pada Ekskutif
Dewan Minta Wali Kota Perluas Cakupan Tolak Ukur Keberhasilan Serapan Anggaran
Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Dukung Wali Kota Mojokerto Gandeng Tim Saber Pungli
Wilayah Kota Mojokerto Dilanda Banjir Lagi
Dana Alokasi RW Rp. 8,2 Miliar Belum Digebyar Sudah Disoal, Dewan Gelar Hearing
Hasil Kunker Ke DPRD Gresik :Untuk Tarik Minat Investor, Dewan Tekankan Pelayanan Perijinan Dengan Sistem Online
Dewan Apresiasi Pengelolaan Pasar Tanjung Anyar Diserahkan Pihak Ketiga
Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Beri Solusi Ledakan Pengangguran di Kota Mojokerto
