Peringati Hari Pers Nasional 2026, PWMR Gelar Turnamen Mini Soccer, Sosialisasi Jurnalistik, dan Diskusi KUHP Pemkot Mojokerto Hadirkan Combo Diskon PBB-P2 2026 Membanggakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Raih Penghargaan UHC Awards 2026 Kategori Pratama Pemkot Mojokerto Kembali Sabet UHC Awards 2026, Akses Layanan Kesehatan Warga Kian Terjamin Optimisme PAD Mojokerto 2026: Target Rp 881,7 Miliar, Pajak dan Retribusi Jadi Andalan PKD Kabupaten Mojokerto Matangkan Persiapan Mini Soccer PWMR CUP 2026

Berita Mojokerto

Walikota Mojokerto Teken MoU Jaminan Kesehatan Gratis PBI-D

badge-check
MOJOKERTO – MD : Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus, Rabu (28/10) menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Mojokerto dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penandatanganan perjanjian ini dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D) untuk masyarakat miskin Kota Mojokerto.
    
Bertempat di Ruang Nusantara Kantor Pemkot Mojokerto, acara dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Ch Indah Wahyu, Kepala BPJS Kesehatan Debbie Nianta Musigiasari, Camat, Lurah, Kepala SKPD, Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Daerah maupun Swasta di Kota Mojokerto.
    
Sejak tanggal 1 Oktober 2015, kartu PBI-D sudah direalisasikan sebanyak 10.801 kartu. Kartu jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Mojokerto ini dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap gotong royong yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
    
Walikota Mas’ud Yunus mengatakan bahwa prinsipnya seluruh warga Kota Mojokerto bisa mengakses kesehatan gratis. Karena Kota Mojokerto sudah mencanangkan kesehatan gratis / program total coverage untuk seluruh warga kota sejak tahun 2013. “Dengan adanya program JKN ini, maka kita migrasi ke BPJS sebanyak 10.801 warga. Bagi masyarakat yang belum terakomodir tetap kita fasilitasi dengan program total coverage,” kata Walikota.
    
Data 10.801 kartu PBI-D untuk warga miskin sudah terdata dan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas milik pemerintah. Hal ini karena program ini dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah Kota Mojokerto menggelontorkan sebesar 11 Milyar dari APBD untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan program total coverage maupun PBI-D.
    
Terkait pelayanan kesehatan, Walikota mengingatkan bahwa seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit harus memberikan pelayanan dengan hati dan manusiawi. Nyawa pasien harus segera ditangani. “Dahulukan orangnya daripada administrasinya. Nyowo iku gak kenek disemayani,” tegas Walikota.
Usai penandatanganan nota kesepahaman, Walikota menyerahkan secara simbolis 10.801 kartu BPJS PBI-D kepada dua warga masing-masing dari wilayah Kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon. Setelah itu dilanjutkan penyerahan secara simbolis kartu BPJS PBI-D kepada masing-masing Lurah yang selanjutnya diserahkan kepada masing-masing warganya. (Mar/Adv)

Berita Majalah Detektif Edisi 135, November 2015 :

Walikota Mojokerto Teken MoU Jaminan Kesehatan Gratis PBI-D
Hukuman Kebiri Sudah Masuk Prolegnas
Kepala BNN dan Kasi Rehabilitasi Kota Mojokerto Dilantik
BPN Surabaya Terbitkan SK Lahan yang Sudah Dibebaskan
Lakukan Pemadaman, Gubernur Jatim Minta Bantuan TNI
Anggaran Humas Pemkab Banyuwangi Sangat Besar dan Tanpa Silva, Beda Dengan Humas Mojokerto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Membanggakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Raih Penghargaan UHC Awards 2026 Kategori Pratama

29 Januari 2026 - 00:53 WIB

Membanggakan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Raih Penghargaan UHC Awards 2026 Kategori Pratama

SMKN 1 Mojokerto Gelar Career Match & Campus Fest 2026: Cari Kerja atau Kuliah?

23 Januari 2026 - 15:04 WIB

SMKN 1 Mojokerto Gelar Career Match & Campus Fest 2026: Cari Kerja atau Kuliah?

CESA 2026 SMAN 2 Mojokerto: Cari Kampus Impianmu

23 Januari 2026 - 14:13 WIB

CESA 2026 SMAN 2 Mojokerto: Cari Kampus Impianmu

Kades Temon Absen Sidang Sengketa Informasi, Permohonan Transparansi APBDes Tetap Berlanjut

22 Januari 2026 - 06:45 WIB

Kades Temon Absen Sidang Sengketa Informasi, Permohonan Transparansi APBDes Tetap Berlanjut

Kalah di Komisi Informasi, Ketua PKDI Mojokerto Wajib Buka Dokumen Anggaran Desa

9 Januari 2026 - 15:41 WIB

Kalah di Komisi Informasi, Ketua PKDI Mojokerto Wajib Buka Dokumen Anggaran Desa
Trending di Berita Mojokerto