Terkait itu, kalangan DPRD setempat pun turut mendesak Pemkot Mojokerto yang telah memulai tahapan penjaringan jabatan Sekda agar menunjuk Sekda dari daerah sendiri. Diyakini, Pejabat Sekda dari dalam bisa mengejar ketertinggalan pembangunan daerah yang terjadi selama ini. “Sekda dari dalam lebih memahami karakter masyarakat setempat dan kondisi wilayah. Sehingga, begitu dilantik bisa langsung bekerja sesuai dengan harapan warga dan kondisi daerah”, ujar Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Senin (12/06/2017).
Meski demikian, kalangan Legislator setempat mensyaratkan sejumlah kreteria penting lainnya yang wajib dimiliki pejabat Sekdakot Mokokerto yang baru. Salah-satunya, bisa bekerja-sama secara baik dengan Wali Kota. “Kami menekankan, agar Sekda terpilih merupakan putra daerah dan klik dengan Walikota. Sehingga, sistem pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar “, desak Purnomo.
Politisi ‘Banteng Moncong Putih’ inipun mengungkapkan sejumlah klaim terhadap wacana pejabat Sekdakot Mojokerto yang ia kemukakan. Diantaranya, putra daerah yang tahu dan bisa memahami karakter masyarakat Kota Mojokerto. “Salah-satu alasannya, kenapa sebaiknya Sekda putra daerah, karena sudah mengenal karakter masyarakat. Sehingga begitu dilantik, Sekda sudah tahu apa yang dimaui masyarakat Kota Mojokerto. Sehingga, pembangunan bisa lebih terarah dan lebih lancar lagi”, kliam Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo.
Harapan sejumlah kalangan termasuk DPRD agar kursi Sekda Kota Mojokerto diisi putera daerah, bak gayung bersambut. Terkait itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menyatakan, jika pihaknya akan menerapkan kearifan lokal untuk menentukan pejabat tinggi pengganti Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono yang memasuki pensiun pada 17 September 2017 mendatang.
Meski demikian, pihak panitia seleksi (Pansel) yang melibatkan unsur Tokoh Masyarakat dan kalangan Akademisi (Perguruan Tinggi) tetap akan mengedepankan azas transparansi, yakni lelang jabatan. Yang mana, mekanismenya dilakukan secara terbuka melalui media massa cetak dan elektronik. “Untuk penjaringan Sekda, Pemkot akan menerapkan kearifan lokal, yakni memprioritaskan putra daerah. Namun, definisi putra daerah yang dimaksud disini, yakni calon yang berasal dari pegawai Pemkot Mojokerto. Kalau harus kelahiran Kota Mojokerto, bisa jadi saya yang putra Malang ini tentunya kan tidak bisa ikut daftar…!? Hehehe…”, cetus Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto seraya tertawa, Senin (12/06/2017).
BKD Kota Mojokerto mensinyalir, jika penjaringan Sekda ini nantinya bakal menyedot banyak peminat dari luar daerah. Sementara, anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan hajat ini terbatas. “Salah-satu alasan lain, kenapa kita memprioritaskan putera daerah ini adalah karena minimnya anggaran. Kalau di los, bisa mencapai 100 orang yang mengajukan diri. Padahal anggarannya tak sebesar itu”, terang Kepala BKD Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto.
Terkait acuan pijakan kearifan lokal ini, Kepala BKD Kota Mojokerto menjelaskan, jika pihaknya berpijak pada minimnya anggaran saja. Meski demikian, proses penjaringan jabatan Sekdakot Mojokerto ini bakal dilaksanakan secara transparan. “Kalau acuan hukumnya memang tidak ada. Ini kebijakan daerah untuk menyikapi terbatasnya anggaran penjaringan. Walau begitu, proses penjaringan nanti tetap dilakukan secara terbuka melalui media massa online dan media cetak”, tutur Endri Agus Subianto. (Mar/Adv)
