Kota Mojokerto, Majalahdetektif.com — Pemerintah Kota Mojokerto terus memperkuat komitmennya dalam akselerasi transformasi digital. Melalui penyelenggaraan Forum Kolaborasi Transformasi SPBE Menuju Indeks Pemerintahan Digital, Pemkot menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Senin (26/5/2025).
Forum ini sekaligus menjadi momen penting penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Mojokerto untuk bersiap menghadapi penilaian Indeks Pemerintahan Digital (IPD) yang mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2026 mendatang.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Rachman Sidharta Arisandi, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, dan kepala bagian turut hadir dalam forum strategis ini. Acara juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, yakni Tony Dwi Susanto, Lektor Departemen Sistem Informasi ITS Surabaya sekaligus evaluator eksternal SPBE tingkat nasional.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ika Puspitasari—yang akrab disapa Ning Ita—menyampaikan bahwa kesiapan menghadapi era digital harus dimulai sejak dini agar Kota Mojokerto dapat menjadi pelopor dalam pelaksanaan IPD.
“Insyaallah penilaian indeks pemerintahan digital akan dimulai tahun 2026. Maka, kita start lebih awal agar saat penilaian dilakukan, Kota Mojokerto sudah lebih siap dan lebih unggul dibandingkan daerah lain,” ungkap Ning Ita dengan penuh optimisme.
Transformasi digital di Kota Mojokerto selama beberapa tahun terakhir menunjukkan hasil positif. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Mojokerto meningkat signifikan, dari 2,92 pada tahun 2021 menjadi 4,32 pada 2024—masuk dalam kategori memuaskan.
Capaian ini, menurut Ning Ita, adalah hasil dari kolaborasi dan kerja kolektif seluruh jajaran pemerintahan. “Ini bukan kerja satu dua orang. Ini adalah hasil komitmen bersama, dari kepala daerah hingga staf paling bawah. Kunci keberhasilan ada pada sinergi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam menjalankan program transformasi digital. Menurutnya, ego sektoral harus dihapus agar kolaborasi antarbidang berjalan efektif dan pelayanan publik semakin optimal.
“Saya selalu dorong pendekatan cross-cutting. Hilangkan sekat antar bidang dan antar seksi. Kita harus kerja secara keroyokan demi hasil maksimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perangkat daerah yang telah menunjukkan kesungguhan dalam peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital. Ia berharap, forum ini bukan hanya menjadi simbol komitmen, tetapi juga melahirkan dampak nyata bagi masyarakat.
“Komitmen yang kita bangun hari ini, harus kita wujudkan dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat,” tutupnya. (Den)