Kota Mojokerto, Majalahdetektif.com – Pemerintah Kota Mojokerto terus membangun sinergi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam agenda silaturahmi antara Pemkot Mojokerto dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang digelar di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat, Kamis (24/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, jajaran pejabat pemerintah, serta para notaris dan PPAT yang berperan penting dalam sektor pertanahan dan pelayanan hukum. Tujuan utama pertemuan ini adalah memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku profesi yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan penataan wilayah yang tertib, legal, dan pro-investasi.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ika Puspitasari menekankan pentingnya membangun sinergi antara pemerintah dan PPAT sebagai mitra pembangunan. Ia menyebutkan bahwa meskipun memiliki tugas yang berbeda, baik pemerintah maupun PPAT memiliki tujuan yang sama: melayani masyarakat dengan maksimal.
“Kita semua punya peran dan tanggung jawab masing-masing, namun ujungnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi harus terus dijaga agar proses pembangunan bisa berjalan optimal,” ujar wali kota yang akrab disapa Ning Ita itu.
Lebih lanjut, Ning Ita juga mengajak IPPAT untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan salah satu pilar utama dari Panca Cita Kota Mojokerto, yaitu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, kota yang memiliki sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan lebih terbuka terhadap investasi.
“Kenyamanan investor menjadi salah satu kunci keberlanjutan pembangunan. Maka kami mengajak seluruh pihak, termasuk IPPAT dan BPN, untuk bersama-sama mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Mojokerto,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Ning Ita juga mengumumkan langkah strategis Pemkot Mojokerto dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya adalah pemberian stimulus perpajakan berupa pembebasan sanksi administratif untuk pajak daerah, diskon tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum tahun 2014, serta keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas peralihan hak karena hibah dan pembagian hak bersama.
Ia berharap stimulus ini mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
“Kami ingin mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Salah satunya lewat kepatuhan pajak. Semakin tinggi PAD kita, semakin kuat pula kita dalam membangun Kota Mojokerto yang lebih baik,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan para PPAT dalam mendukung tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Den)