Mojokerto – majalahdetektif.com : Komisi IV DPRD Kab. Mojokerto kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dalam rangka konsultasi Pembahasan Raperda APBD TA. 2020 Bidang Kesehatan, Senin (14/10/2019).
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Sopi’i, S.P dan diterima langsung oleh drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur yang didampingi oleh Ibu drg. Lili Aprilianti, Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur.
drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa Penanganan Stunting di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah yg harus diselesaikan Pemerintah Propinsi.
“Pada Tahun 2019 ini setidaknya ada 12 Kabupaten di Jawa Timur yg harus mendapatkan treatment serius untuk mengentaskan masalah stunting. Sebanyak 12 daerah kabupaten yg masuk dalam treatment penanganan stunting adalah Bangkalan, sampang, pamekasan, sumenep, jember, bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, malang, trenggalek dan kediri. Mojokerto kabupaten tidak termasuk dalam treatment stunting,” terangnya.
Lebih lanjut, drg. MVS. Ina Mahanani, M.Kes, Kepala Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur juga menjelaskan bahwa program penanganan stunting ini sinergi dengan program nasional dari Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Di 12 kabupaten di Jatim ini mereka mendapatkan interfensi. Mulai dari penanganan bayi stunting, penyuluhan pada remaja calon ibu dan juga yg memiliki kerurunan stunting. Dan saat ini angka stunting di Jatim masih berkisar antara 26,2 dari angka pemantauan gizi masyarakat dan dihitung dari riset kesehatan dasar.
“Kami berharap terobosan dan interfensi dari daerah juga dilakukan utk membantu penyelesaian masalah yg ada. Dicontohkan di Jatim tidak semua daerah memiliki kasus stunting, maka penanganan intensif tidak bisa disamaratakan disemua daerah. Kebijakan lokal seperti tradisi yg baik dimasyarakat harus tetap dilestarikan utk bisa merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya kesehatan,” harapnya. (Mar/Adv)
