Kapolres Mojokerto Buka Ruang Kritik, Minta Pers Sajikan Pemberitaan Objektif Bapenda Kabupaten Mojokerto Evaluasi Kinerja Pegawai, Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Diperkuat DPRD Kota Mojokerto Tekankan Percepatan APBD Perubahan 2026, OPD Diminta Matangkan Program dan Anggaran PKDI Mojokerto Juara PKDI Cup II 2026, Gol Arif Rahman Antar Trofi ke Bumi Majapahit POHON TUMBANG GANGGU LALU LINTAS DI PEREMPATAN JAYANEGARA–PAHLAWAN, POHON KEROPOS JADI SOROTAN Wawali Mojokerto Dorong Perusahaan Lindungi Pekerja, Bukan Sekadar Takut Sanksi

Berita Mojokerto

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto Terkait 3 Raperda Telah Dijawab Bupati

badge-check
MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H Ismail Pribadi serta didampingi ke dua wakilnya H Subandi dan HJ Aini Zuroh, beserta para anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sejumlah yang hadir yakni 27 Anggota Dewan yang bertempatkan di Gedung Graha Wichesa Kabupaten Mojokerto, Kamis (22/02/2018).
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H Ismail pribadi mengatakan “Sesuai dengan pasal 88 ayat 2 no 1 tahun 2017 tentang peraturan tata tertib DPRD, rapat paripurna harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Seperti kali ini rapat telah berlangsung diawali dengan pembukaan, diteruskan dengan penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi fraksi terhadap 3 Raperda Kabupaten Mojokerto, serta bakal dilanjutkan dengan pembacaan keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus I dan Pansus II DPRD Kab Mojokerto,” jelasnya.
“3 Raperda yang bakal dibahas kali ini yakni Raperda tentang perubahan atas peraturan Daerah no 1 tahun 2015 Tentang Kepala Desa, dari Fraksi keadilan sejahtera mengusulkan norma baru yang lebih moderat yakni syarat calon kepala Desa dibuktikan dengan tanda penduduk (KTP/E-KTP),” pungkasnya.
“Yang kedua yakni Rancangan Peraturan daerah tentang perubahan atas perda no 2 tahun 2015 tentang perangkat Desa, fraksi PAN dan fraksi Demokrat menanyakan bagaimana menyikapi tata cara mengatur hak asal usul adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa,” tambahnya.
”Sedangkan Raperda yang ketiga tentang badan permusyawaratan Desa, fraksi partai golkar menanyakan tentang konsideran mengingat apa tidak perlu dicantumkan Perda no 3 tahun 2015 yang mestinya akan dicabut, ” tutupnya. (Achmad Mardianto/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kapolres Mojokerto Buka Ruang Kritik, Minta Pers Sajikan Pemberitaan Objektif

10 Oktober 2026 - 09:38 WIB

PKDI Mojokerto Juara PKDI Cup II 2026, Gol Arif Rahman Antar Trofi ke Bumi Majapahit

14 September 2026 - 18:06 WIB

POHON TUMBANG GANGGU LALU LINTAS DI PEREMPATAN JAYANEGARA–PAHLAWAN, POHON KEROPOS JADI SOROTAN

13 September 2026 - 12:43 WIB

BULOG Mojokerto Tuntaskan Penyaluran Bantuan Pangan 100 Persen, 156.513 PBP Terima Beras dan Minyak Goreng

19 Juni 2026 - 23:20 WIB

BULOG Mojokerto Tuntaskan Penyaluran Bantuan Pangan 100 Persen, 156.513 PBP Terima Beras dan Minyak Goreng

SMKN 1 Dlanggu Buka SPMB Tahap 4 Jalur Prestasi Nilai Akademik, Kuota 65 Persen

5 Juni 2026 - 22:41 WIB

Trending di Berita Mojokerto