SURABAYA – MD : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengalokasikan Rp 19 miliar untuk program tebus beras miskin (raskin). Alokasi itu untuk 65.000 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori kurang mampu. Alokasi sebagaimana dicantumkan dalam APBD 2016 yang dihimpun dari DPRD Surabaya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti mengatakan, selama ini warga Surabaya yang tergolong miskin, membeli sendiri raskin dengan harga Rp 1.600 per kilogram. Setiap bulannya, warga dijatah membeli 15 kilogram. Sementara di tahun depan, warga diberi jatah beras secara gratis. Besaran 65.000 KK yang berhak mendapat beras, sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kami menganggarkan pembelian beras raskin ini karena kami melihat postur APBD mampu melakukan itu. Apalagi pemerintah pusat sendiri kan mendorong pada kepala daerah untuk membeli beras raskin. Tapi itu bergantung pada kemampuan daerah masing-masing,” katanya, Jumat (27/11).
Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, sebenarnya data di Pemkot menunjukkan, jumlah KK miskin di Surabaya sebanyak 100 ribu KK. Sayangnya, kemampuan Badan Urusan Logistik (Bulog) dari pusat untuk ketersediaan beras raskin hanya sebanyak 65 ribu KK. Dia berharap selanjutnya KK miskin yang tidak ikut menikmati kuota raskin gratis bisa masuk dalam program raskin daerah (raskinda). “Anggaran untuk raskinda tidak begitu besar. Hanya sekitar Rp 5,2 miliar untuk 35 ribu KK miskin,” jelas dia.
Sementara itu, dana jaminan kesehatan bagi warga miskin di APBD 2016 sebesar Rp 160 miliar. Dana itu dialokasikan bagi sebanyak 290.000 warga Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dana besar tersebut terbilang menurun dibanding 2015 yang mencapai Rp 180 miliar. Penurunan anggaran ini lantaran dana yang dialokasikan di 2015 tidak sepenuhnya terserap. Dari 290.000 warga PBI, yang memanfaatkan hanya sebanyak 231.000 warga saja.
“Dari evaluasi yang kami lakukan ternyata penggunaan dana untuk jaminan kesehatan hanya sekitar Rp 160 miliar. Jadi untuk tahun ini kami anggarkan sebesar itu. Tentu ini biar lebih efektif,” bebernya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Agus Imam Sonhaji mengatakan, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji lebih dalam terkait pembelian beras raskin. Terutama soal aturan hukumnya. Meski demikian, pihaknya sepakat bahwa warga miskin harus dapat raskin secara gratis. “Kami akan coba konsultasikan dulu program ini kepada KPK,” ucapnya. (Dho)
Berita Majalah Detektif Edisi 136, Desember 2015 :
KPK Ringkus Politikus PDIP-Golkar
Buntu, Rapat Pleno MKD Ditunda
Lamborghini Terjang Suami Istri Pembeli STMJ
Tahun Depan, 65 Ribu KK Dapat Raskin Gratis
Pabrik Minyak Goreng Sarimas Diprotes Warga
Lakukan Penggalian Ilegal, CV BLS Diancam Dipidanakan
