MOJOKERTO | Majalahdetektif.com – Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperketat perhatian terhadap aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Selain menyoroti kelengkapan perizinan, pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus terhadap kegiatan tambang di kawasan bantaran sungai yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan dan keselamatan masyarakat, terutama menjelang musim hujan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam rapat peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan MBLB di Kabupaten Mojokerto, Kamis (12/11/2026), di Ruang Rapat Satya Bina Karya (SBK), Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Forum yang berlangsung mulai pukul 11.00 WIB itu melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI-Polri, kejaksaan, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta sejumlah elemen masyarakat. Pembahasan diarahkan pada upaya menata kegiatan pertambangan agar berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Salah satu perhatian yang mengemuka disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Drs. Teguh Gunarko, M.Si. Ia menyoroti aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan, khususnya yang berada di sekitar aliran sungai. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dicermati karena memasuki musim penghujan, material hasil aktivitas tambang berpotensi terbawa arus dan menimbulkan dampak terhadap wilayah di bagian hilir.
Sungai Pikatan menjadi salah satu lokasi yang disebut dalam pembahasan. Risiko yang perlu diantisipasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi sungai, tetapi juga kemungkinan dampak terhadap jembatan, lahan pertanian, serta keselamatan warga.
Pemerintah daerah menilai pengawasan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan dokumen perizinan. Kondisi faktual di lapangan, kesesuaian lokasi kegiatan dengan wilayah izin, serta pemenuhan kewajiban lingkungan juga perlu diperiksa secara menyeluruh.
Dalam rapat tersebut, Sekda turut menampilkan slide paparan yang memuat daftar 29 objek usaha atau lokasi pertambangan yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Daftar itu mencantumkan nama pemilik usaha atau pihak yang dikaitkan dengan objek, alamat lokasi, serta keterangan aktivitas dan tidak aktivitas.
Berdasarkan isi slide, Kecamatan Ngoro tercatat memiliki jumlah objek terbanyak, yakni sembilan objek. Berikutnya Kecamatan Gondang dengan enam objek, Kecamatan Kutorejo dan Jatirejo masing-masing tiga objek, serta Kecamatan Pacet sebanyak dua objek.
Sementara itu, masing-masing satu objek tercatat di Kecamatan Bangsal, Dlanggu, Pungging, Jetis, Kemlagi, dan Dawarblandong.
Secara keseluruhan, slide tersebut mencantumkan 19 objek dengan keterangan “aktivitas” dan 10 objek dengan keterangan “tidak aktivitas”. Keterangan itu merupakan status sebagaimana ditampilkan dalam paparan, bukan penetapan mengenai legalitas kegiatan maupun kesimpulan bahwa pihak yang tercantum telah melakukan pelanggaran.
Berikut nama dan lokasi yang tercantum dalam slide paparan Sekda:
Kecamatan Ngoro – 9 objek
1. Sudiyanto – Desa Kutogirang (tidak aktivitas).
2. Aminun/Bu As – Desa Kutogirang (aktivitas).
3. Wahyudi/Genderuwo – Desa Srigading (aktivitas).
4. CV Wiratama Mandiri – Desa Srigading, dicantumkan dengan keterangan “di luar titik” (tidak aktivitas).
5. Andik/Yudi/Sutiyar – Desa Kutogirang (tidak aktivitas).
6. H. Sholeh 1 – Desa Kesemen (tidak aktivitas).
7. P. Ma’at/PHI – Desa Kunjorowesi (tidak aktivitas).
8. P. Ma’at – Desa Kunjorowesi (tidak aktivitas).
9. Alim (anak As/Aminun) – Dusun Krapyak, Desa Srigading, luas 3 hektare (aktivitas), ditampilkan sebagai satu objek baru.
Kecamatan Kutorejo – 3 objek
10. Amin Tohari – Desa Kepuhpandak (tidak aktivitas).
11. Widhi Sulthon – Desa Karangdiyeng (aktivitas).
12. Bang Ipul/H. War – Desa Karangdiyeng (aktivitas).
Kecamatan Bangsal – 1 objek
13. Paikan/Yono – Desa Kutoporong (aktivitas).
Kecamatan Dlanggu – 1 objek
14. H. Yoyok – Desa Ngembeh (tidak aktivitas).
Kecamatan Pacet – 2 objek
15. CV Upala Cakra Bhirawa – Desa Wiyu (aktivitas).
16. Andik Riantoko (CV Mahandira Mustika Raya) – Desa Wiyu (tidak aktivitas).
Kecamatan Gondang – 6 objek
17. Riyan – Desa Pugeran (aktivitas).
18. Yudho Utomo Yuliansyah/H. Slamet 1 – Desa Kalikatir (aktivitas).
19. Yudho Utomo Yuliansyah/H. Slamet 2 – Desa Kalikatir (aktivitas).
20. Yudho Utomo Yuliansyah/H. Slamet 3 – Desa Kalikatir (tidak aktivitas).
21. P. Lukman – Desa Jatidukuh (aktivitas).
22. Khoiridhin – Desa Bening (aktivitas).
Kecamatan Jatirejo – 3 objek
23. H. Fais – Desa Baureno (aktivitas).
24. H. Falkhur – Desa Jatirejo (aktivitas).
25. Polo Pur/P. Purnomo – Desa Dinoyo (aktivitas).
Kecamatan Pungging – 1 objek
26. Jefri/Jokhari/Jepang – Desa Randuharjo (aktivitas).
Kecamatan Jetis – 1 objek
27. PT Ihsan Niat Grup – Desa Bendung (aktivitas).
Kecamatan Kemlagi – 1 objek
28. Sutrisno – Desa Mojorejo (tidak aktivitas).
Kecamatan Dawarblandong – 1 objek
29. PT Citra Karisma Santosa/Pak Agus – Desa Gunungsari (aktivitas).
Daftar tersebut merupakan salinan nama dan keterangan yang ditampilkan dalam slide paparan Sekda pada forum rapat. Data itu belum dapat diperlakukan sebagai hasil verifikasi akhir. Bahkan, dalam forum yang sama, Sekda meminta agar ketepatan identitas pihak maupun lokasi diperiksa kembali secara cermat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu akibat kekeliruan informasi.
Karena itu, pencantuman nama dalam paparan tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa pihak bersangkutan melakukan kegiatan tanpa izin atau melanggar ketentuan pertambangan. Status perizinan, batas wilayah kegiatan, dan kondisi aktual di lapangan tetap membutuhkan pemeriksaan serta konfirmasi kepada pihak terkait.
Selain pengawasan lokasi, persoalan kesesuaian tata ruang turut menjadi pembahasan penting. Perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan perizinan pertambangan berada di tingkat provinsi, sedangkan penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah dilindungi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Dalam penjelasannya, lokasi yang masuk kawasan LP2B menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Tanpa persyaratan tersebut, proses perizinan lanjutan, termasuk persetujuan lingkungan dan peningkatan izin usaha pertambangan dari tahap eksplorasi menuju operasi produksi, tidak dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya.
Sekda Teguh Gunarko menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten tengah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tata ruang. Ia juga menyinggung kondisi kawasan Kunjorowesi di lereng Gunung Penanggungan yang menurut keterangannya memiliki keterbatasan sumber air dan irigasi.
Namun, kemungkinan perubahan status kawasan LP2B tidak dapat dilakukan begitu saja. Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan tetap harus menjadi pertimbangan, termasuk kewajiban penyediaan lahan pengganti apabila terjadi alih fungsi sesuai aturan yang berlaku.
Aspek lain yang mendapat perhatian ialah kewajiban reklamasi dan pascatambang. Perwakilan ESDM Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa pemegang izin pertambangan wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang serta menempatkan jaminan sesuai ketentuan.
Penyelesaian kegiatan tambang atau berakhirnya masa izin tidak otomatis membuat jaminan reklamasi dapat dicairkan. Pelaksanaannya harus dinilai berdasarkan pencapaian reklamasi sesuai rencana yang telah disetujui.
Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa penilaian dilakukan oleh Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM. Pemegang izin mengajukan proses penilaian melalui pemerintah provinsi untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang. Pencairan jaminan bergantung pada hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku.
Penjelasan ini sekaligus menjawab pertanyaan peserta rapat mengenai kemungkinan pengembalian jaminan reklamasi setelah kegiatan pertambangan selesai. Dengan demikian, jaminan tersebut tidak dapat dianggap sebagai dana yang otomatis kembali hanya karena masa kegiatan tambang telah berakhir.
Kapolres Mojokerto, AKBP Dr. Raden Erik Bangun Prakasa, S.H., S.I.K., M.M., menyampaikan bahwa kepolisian terbuka terhadap penegakan hukum apabila ditemukan kegiatan pertambangan yang tidak sesuai ketentuan. Namun, penanganan persoalan tambang juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi.
Menurutnya, kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah berkaitan dengan mata pencaharian warga. Karena itu, penertiban perlu disertai pembahasan mengenai solusi bagi masyarakat yang terdampak, tanpa mengesampingkan aturan dan kewajiban menjaga lingkungan.
Pandangan serupa disampaikan Dandim 0815/Mojokerto, Letkol Kav Alfid Dwi Arisanto, S.Sos. Ia menyatakan kesiapan mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pertambangan. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, dampak kerusakan lingkungan juga tidak boleh diabaikan.
Dari unsur kepolisian, Kasatreskrim Polres Mojokerto turut menekankan bahwa penegakan hukum perlu disertai langkah penyelesaian yang menyentuh akar persoalan. Salah satu gagasan yang disampaikan dalam forum ialah pembentukan layanan konsultasi atau pendampingan bagi pelaku usaha untuk membantu memahami dan melengkapi persyaratan perizinan.
Sementara itu, perwakilan kejaksaan mengingatkan bahwa persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan satu aturan. Ada sejumlah ketentuan yang bersinggungan, mulai dari pertambangan hingga perlindungan lingkungan. Penanganannya membutuhkan koordinasi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian alam.
Sejumlah perwakilan masyarakat dan organisasi juga menyampaikan kritik terhadap pola penanganan pertambangan yang dinilai perlu ditindaklanjuti secara nyata. Perwakilan PMII mengingatkan pentingnya konsistensi pemerintah dan aparat dalam menjalankan hasil pembahasan serta memastikan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang.
Perwakilan LSM GTTI juga meminta agar hasil pemantauan lapangan tidak berhenti sebagai catatan administratif. Menurutnya, apabila ditemukan pelanggaran dan peringatan tidak dipatuhi, pemerintah perlu mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Berbagai masukan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan di Kabupaten Mojokerto tidak semata-mata berkaitan dengan izin usaha. Ada kepentingan ekonomi warga, perlindungan lahan pertanian, keselamatan lingkungan, hingga kepastian hukum yang harus ditempatkan dalam satu kerangka penyelesaian.
Rapat tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan data dan langkah pengawasan. Namun, efektivitasnya akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut di lapangan, mulai dari pemeriksaan lokasi, pencocokan data perizinan, pengawasan kewajiban reklamasi, hingga penanganan kegiatan yang terbukti tidak sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi masyarakat, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan media untuk menyampaikan informasi terkait aktivitas pertambangan yang perlu ditindaklanjuti. Setiap laporan tetap perlu diperiksa agar penanganannya bertumpu pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah kebutuhan ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mojokerto, pengawasan pertambangan dituntut tidak hanya tegas, tetapi juga cermat dan berkeadilan. Sebab, penataan tambang bukan sekadar persoalan keberlanjutan usaha, melainkan juga menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi berikutnya.
Catatan Redaksi: Daftar nama dan lokasi objek pertambangan dalam berita ini merujuk pada slide paparan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto yang ditampilkan dalam rapat pada 12 November 2026. Sekda dalam forum tersebut meminta agar data identitas dan lokasi diverifikasi kembali. Redaksi membuka ruang hak jawab dan koreksi kepada seluruh pihak yang namanya tercantum apabila terdapat informasi yang tidak tepat, dengan menyertakan keterangan atau data pendukung untuk proses klarifikasi. (Den)
