MOJOKERTO | Majalahdetektif.com – Penataan publikasi kegiatan pemerintahan menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Agus Fauzan. Bersama Kepala Desa Brangkal, Nur Eli Suryani, ia mempercayakan koordinasi publikasi kegiatan keduanya kepada Persatuan Wartawan Mojokerto Raya (PWMR) melalui mekanisme satu pintu.
Kepercayaan tersebut disampaikan langsung oleh Agus Fauzan saat berkunjung ke kantor PWMR, Jumat (13/11) malam. Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum penyampaian apresiasi atas keterlibatan anggota PWMR dalam peliputan pelantikan rotasi empat perangkat Desa Brangkal beberapa hari sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Fauzan mengapresiasi 15 anggota PWMR yang telah hadir dan meliput agenda pemerintahan desa tersebut. Menurutnya, kehadiran media memiliki arti lebih dari sekadar menyampaikan informasi kegiatan. Pemberitaan juga menjadi bagian dari dokumentasi perjalanan pemerintahan desa yang dapat diketahui dan diakses masyarakat luas.
“Terima kasih kepada PWMR yang telah meliput kegiatan pelantikan rotasi perangkat Desa Brangkal,” ucap Agus Fauzan mengawali sambutannya.
Ia menilai, publikasi media dapat memperluas jangkauan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa. Dengan demikian, masyarakat yang tidak hadir secara langsung tetap dapat mengetahui agenda dan kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa.
Peliputan tersebut, lanjutnya, juga menjadi sarana penyampaian informasi mengenai penyegaran perangkat desa yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, di balik apresiasi tersebut, terdapat persoalan lain yang menjadi perhatian Agus Fauzan, yakni belum tertatanya koordinasi publikasi dalam sejumlah kegiatan yang selama ini berlangsung.
Ia secara terbuka mengakui bahwa keterlibatan media dalam kegiatan yang dihadirinya maupun agenda Pemerintah Desa Brangkal belum sepenuhnya terorganisasi. Kehadiran wartawan terkadang tidak diikuti kejelasan mengenai siapa yang bertugas melakukan peliputan, bagaimana mekanisme publikasinya, hingga kepastian pemberitaan setelah kegiatan selesai.
Kondisi itu mendorong Agus Fauzan bersama Nur Eli Suryani untuk membangun pola koordinasi yang lebih terarah dengan mempercayakan pengelolaan publikasi kepada PWMR.
Ke depan, kegiatan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto maupun agenda pemerintahan dan pembangunan Desa Brangkal akan dikoordinasikan melalui organisasi tersebut.
Agus Fauzan menegaskan bahwa mekanisme satu pintu dipilih agar pengelolaan publikasi memiliki alur koordinasi yang jelas, termasuk dalam hal administrasi dan pertanggungjawaban.
“Jadi publikasinya saya percayakan sama mas Jayak, (Ketua PWMR, red) biar segala tetek bengeknya diatur mas Jayak,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila kebijakan tersebut menimbulkan kesan bahwa pihaknya tidak membuka kesempatan publikasi bagi media di luar PWMR.
Menurutnya, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk menutup ruang bagi media lain, melainkan sebagai upaya membangun manajemen publikasi yang lebih tertib dan menghindari tumpang tindih koordinasi.
“Semua akan terpusat, terkoordinir, terdata dengan jelas melalui mas Jayak,” tambahnya.
Agus Fauzan menjelaskan, mekanisme tersebut diharapkan mampu mengakomodasi wartawan yang benar-benar menjalankan tugas jurnalistik, mulai dari hadir di lokasi, melakukan pengamatan, menggali keterangan narasumber, menyusun berita, hingga memublikasikannya berdasarkan fakta.
Ia juga memberikan penekanan mengenai posisi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Menurutnya, pers semestinya tidak menjadi pihak yang ditakuti, melainkan hadir sebagai penyampai informasi yang faktual dan dapat dipercaya.
Pesan tersebut menjadi penting di tengah masih adanya pandangan sebagian masyarakat yang mengidentikkan kehadiran wartawan dengan upaya mencari kesalahan atau memberikan tekanan kepada pihak tertentu.
Agus Fauzan berharap, pola kemitraan dengan PWMR dapat mendorong hubungan yang lebih sehat antara pemerintah dan insan pers. Media diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional, kritis, dan objektif tanpa mengabaikan fakta maupun kepentingan publik.
PWMR Siap Menjaga Kepercayaan
Menanggapi kepercayaan tersebut, Ketua PWMR, Jayak Mardiansyah, menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Agus Fauzan dan Nur Eli Suryani atas kepercayaan yang diberikan kepada organisasinya.
Ia berharap kerja sama publikasi tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus menghasilkan pemberitaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.
“Terima kasih atas kepercayaan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dan Kepala Desa Brangkal, semoga kerja sama publikasi media ini terus berjalan dengan baik,” ujar Jayak.
Menurutnya, keberhasilan kemitraan media tidak semata-mata diukur dari terlaksananya publikasi kegiatan, tetapi juga dari kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Informasi yang disampaikan melalui pemberitaan harus memiliki kejelasan, kebenaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, publikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian aktivitas pejabat atau lembaga, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan masyarakat mengenai program dan kebijakan yang sedang dijalankan.
Jayak juga berharap kepercayaan terhadap PWMR dapat berkembang lebih luas, tidak hanya dari unsur legislatif dan pemerintahan desa, tetapi juga dari berbagai narasumber maupun instansi lainnya di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto.
Ia menyebut, selama ini anggota PWMR telah menjalin hubungan kerja sama dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), baik di lingkungan Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
Pengalaman tersebut diharapkan menjadi modal untuk memperluas kemitraan dengan kepala dinas, camat, kepala desa, anggota DPRD, serta unsur pemerintahan lainnya.
Selain membahas peluang kerja sama, Jayak turut menyoroti persoalan yang kerap muncul ketika berlangsung kegiatan besar, seperti pelantikan perangkat desa dan agenda reses anggota legislatif.
Menurutnya, kegiatan semacam itu sering dihadiri banyak orang yang mengatasnamakan wartawan. Namun, jumlah kehadiran tersebut tidak selalu sebanding dengan hasil peliputan dan pemberitaan yang dihasilkan.
Situasi demikian berpotensi menyulitkan penyelenggara kegiatan dalam mengatur koordinasi, termasuk ketika harus mengelola anggaran publikasi. Di sisi lain, wartawan yang benar-benar menjalankan tugas peliputan juga berisiko tidak memperoleh penghargaan yang semestinya atas pekerjaan jurnalistiknya.
Karena itu, Jayak menilai sistem koordinasi satu pintu melalui PWMR dapat menjadi salah satu alternatif untuk menciptakan pengelolaan publikasi yang lebih efisien dan terukur.
Dengan adanya koordinator yang jelas, proses pendataan, pengaturan peliputan, hingga administrasi publikasi diharapkan dapat berjalan lebih tertib.
“Sistem seperti inilah yang membuat kerja sama ini menjadi sehat, profesional, dan bisa berjalan langgeng,” jelas Jayak.
Sinergi Wakil Rakyat, Pemerintah Desa, dan Pers
Kerja sama yang dibangun antara Agus Fauzan, Nur Eli Suryani, dan PWMR juga memperlihatkan pentingnya komunikasi antara unsur legislatif, pemerintahan desa, dan media dalam penyampaian informasi pembangunan daerah.
Ketiganya memiliki peran yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Muhammad Agus Fauzan memiliki tanggung jawab kelembagaan dalam menjalankan fungsi DPRD sesuai bidang kerja komisinya. Sementara itu, Nur Eli Suryani sebagai Kepala Desa Brangkal bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di tingkat desa.
Di sisi lain, pers memiliki fungsi menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjalankan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Pertemuan ketiga unsur tersebut menjadi peluang untuk membangun pola komunikasi yang lebih terbuka. Program, kegiatan, maupun kebijakan pemerintah dapat diketahui masyarakat melalui pemberitaan, sementara berbagai persoalan dan aspirasi warga juga memiliki ruang untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan.
Meski demikian, kemitraan publikasi tetap perlu ditempatkan dalam koridor profesionalisme jurnalistik. Kepercayaan dan koordinasi tidak boleh mengurangi independensi media, terlebih dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menyampaikan informasi secara berimbang.
Harapan terhadap kerja sama ini pun tidak berhenti pada rutinitas pemberitaan kegiatan seremonial. Publikasi yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran lebih luas mengenai program Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, aspirasi yang diperjuangkan, serta perkembangan pembangunan dan pelayanan publik di Desa Brangkal.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kerja sama publikasi bukan terletak pada seberapa sering nama pejabat atau lembaga muncul dalam pemberitaan. Lebih dari itu, nilai sebuah publikasi ditentukan oleh sejauh mana informasi yang disampaikan mampu memberikan pemahaman, edukasi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepercayaan yang kini diberikan kepada PWMR menjadi tanggung jawab organisasi untuk membuktikan kualitas kerja jurnalistik anggotanya. Sebaliknya, bagi pihak yang memberikan kepercayaan, keterbukaan terhadap pemberitaan yang faktual dan objektif merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat dengan pers.
Sebab, media yang profesional bukan sekadar mitra publikasi, melainkan juga jembatan informasi antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. (Den)














