MOJOKERTO | Majalahdetektif.com – Untuk pertama kalinya selama kepemimpinan Nur Ely Suryani, Pemerintah Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, melakukan mutasi jabatan perangkat desa. Empat orang perangkat menempati posisi baru dalam pelantikan yang berlangsung di Pendopo Balai Desa Brangkal, Senin (9/11/2026).
Perubahan tersebut bukan sekadar pergantian kedudukan dalam struktur pemerintahan desa. Kepala Desa Brangkal, Nur Ely Suryani, menegaskan bahwa jabatan perangkat desa merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai tugas dan kebutuhan pelayanan masyarakat, bukan hak pribadi yang melekat selamanya pada seseorang.
Dalam sambutannya, Nur Ely menjelaskan bahwa mutasi dilakukan sebagai penyegaran organisasi. Ia membantah rotasi tersebut dilatarbelakangi konflik internal, melainkan sebagai upaya menghindari kejenuhan akibat terlalu lama menempati posisi yang sama.
Ia mengungkapkan telah menjalankan kepemimpinan selama enam tahun dari masa jabatan delapan tahun. Menurutnya, perubahan penugasan diperlukan agar roda pemerintahan desa tetap berjalan dinamis dan kualitas pelayanan kepada warga terjaga.
“Jabatan bukan melekat pada diri seseorang. Saya ini kepala desa juga ada masanya. Perangkat desa pun harus memahami bahwa jabatan itu amanah, bukan untuk kepentingan pribadi seseorang,” tegas Nur Ely.
Ia meminta empat perangkat yang mengalami mutasi segera menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru. Pemahaman terhadap surat keputusan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing menjadi hal yang harus diperhatikan setelah pelantikan.
Empat Perangkat Mengalami Pergeseran Tugas
Dalam perubahan susunan jabatan tersebut, Andi Habiruddin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Desa kini menempati posisi Kepala Seksi Pelayanan.
Imam Bukhori bergeser dari Kepala Seksi Pelayanan menjadi Kepala Urusan Keuangan. Sementara Muklasin yang sebelumnya menjabat Kepala Dusun Brangkal kini bertugas sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.
Adapun Muhammad Nasrulloh yang sebelumnya menjabat Kepala Urusan Keuangan mendapat tugas baru sebagai Kepala Dusun Brangkal.
Nur Ely juga mengingatkan bahwa tanggung jawab perangkat desa tidak semata-mata diukur dari kehadiran di kantor. Ada tugas pelayanan sosial yang menuntut aparatur hadir ketika warga membutuhkan bantuan.
Ia secara khusus menekankan peran kepala dusun agar tidak membatasi pelayanan hanya pada jam kerja. Kehadiran ketika ada warga meninggal dunia maupun saat masyarakat membutuhkan pertolongan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial yang harus dijalankan.
Begitu pula sekretaris desa yang dituntut mampu mengoordinasikan perangkat dan menjalankan fungsi pemerintahan ketika kepala desa sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
“Kalau masyarakat membutuhkan, harus hadir sebagai pelayan masyarakat. Kaya atau tidak kaya tidak ada urusan. Jenengan sudah diamanahi masyarakat untuk mengabdi. Kalau tidak mau mengabdi, saya akan mutasi,” ujarnya.
Camat Sooko Soroti Efektivitas Kerja
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, Camat Sooko Akhmad Samsul Bakri menilai rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang juga diterapkan dalam lingkungan pemerintahan lainnya.
Ia mengibaratkan mutasi perangkat desa dengan pola rotasi pegawai negeri sipil. Pergantian posisi dinilai dapat mengurangi kejenuhan sekaligus memberikan ruang bagi aparatur untuk menjalankan tanggung jawab berbeda.
Menurut Samsul Bakri, keputusan Kepala Desa Brangkal telah melalui pertimbangan. Ia berharap perubahan penugasan tersebut tidak berhenti pada penyesuaian struktur, tetapi diikuti peningkatan kinerja aparatur, terutama dalam dua tahun terakhir masa jabatan kepala desa.
“Tujuan utama mutasi ini adalah meningkatkan mutu pelayanan. Ibu Kades telah menganalisa dan mempertimbangkan hal ini matang-matang. Dengan adanya penyebaran tugas baru, diharapkan terjadi peningkatan kinerja di tahun-tahun terakhir masa jabatan ini, khususnya menuju tahun 2027,” kata Samsul Bakri.
Ia juga mengajak masyarakat mengambil bagian dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kritik dan masukan warga diperlukan sebagai bahan evaluasi apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan.
“Tidak ada manusia yang sempurna. Jika ada kekurangan, itu bagian dari koreksi bersama. Dengan dukungan masyarakat, Insya Allah kinerja Pemerintah Desa Brangkal akan semakin meningkat,” imbuhnya.
Dua Agenda Besar Menanti Pemerintahan Desa pada 2027
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Jarot Cahyono, mengingatkan adanya dua agenda besar yang akan menjadi perhatian pemerintahan desa pada 2027.
Agenda pertama adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan melibatkan 258 desa di Kabupaten Mojokerto. Tahapan pemilihan tersebut diperkirakan mulai berjalan pada April 2027.
Agenda berikutnya adalah peringatan Hari Desa Nasional. Kabupaten Mojokerto telah ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan peringatan tersebut.
Jarot mengajak seluruh jajaran pemerintah desa turut menjaga kondusivitas wilayah dan memastikan pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan optimal di tengah persiapan kedua agenda tersebut.
“Selain itu, Kabupaten Mojokerto juga ditetapkan sebagai lokasi peringatan Hari Desa Nasional. Mari kita sukseskan kedua agenda besar ini dengan menjaga kondusivitas dan kinerja pemerintah desa yang optimal,” kata Jarot.
Bagi Pemerintah Desa Brangkal, perubahan komposisi jabatan tersebut kini memasuki tahap pelaksanaan. Tantangannya adalah bagaimana setiap perangkat mampu menjalankan tugas baru dan membuktikan bahwa penyegaran organisasi benar-benar berujung pada pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. (Den/Adv)
