Mojokerto, Majalahdetektif.com — Upaya Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam menekan angka stunting mulai menunjukkan hasil positif. Dalam forum evaluasi program Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) tahun 2024 yang digelar secara hybrid di Smart Room Satya Bina Karya, Rabu (11/6), Wakil Bupati Mojokerto M. Rizal Oktavian memaparkan berbagai strategi dan inovasi yang berhasil menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya.
Kegiatan ini menghadirkan tim panelis dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jajaran Sekretariat Daerah, serta perwakilan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat kabupaten hingga kecamatan. Di hadapan para panelis, Rizal menyampaikan bahwa angka stunting di Kabupaten Mojokerto berhasil ditekan dari 16,2 persen pada 2023 menjadi 15,3 persen di tahun 2024.
> “Sebagian besar kecamatan mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa intervensi yang kita lakukan mulai membuahkan hasil,” terang Wabup Rizal.
Ia merinci bahwa penyebab utama stunting masih didominasi oleh pola makan yang kurang optimal (87%), pola asuh (45%), serta faktor lingkungan seperti sanitasi dan paparan asap rokok (65%). Karena satu kasus stunting bisa dipicu oleh lebih dari satu faktor, Pemkab Mojokerto menerapkan pendekatan multi-sektor dan lintas intervensi.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah menargetkan penurunan jumlah desa lokus stunting dari 25 desa pada 2025 menjadi hanya 19 desa di tahun 2026. Untuk mendukung hal ini, alokasi pendanaan juga meningkat signifikan. Selain bersumber dari APBD dan APBN, Pemkab Mojokerto memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta dukungan CSR dari berbagai perusahaan swasta.
> “Pemetaan dari perangkat daerah menunjukkan tren peningkatan anggaran penanganan stunting dari 2021 hingga 2024,” ujar Rizal.
Dalam upaya menyasar akar permasalahan, Pemkab Mojokerto menjalin kerja sama lintas sektor. Di antaranya melalui penandatanganan MoU dengan 18 Kepala KUA Kecamatan untuk program pendampingan calon pengantin, serta kolaborasi dengan institusi pendidikan kesehatan seperti STIKES Majapahit, STIKES Dian Husada, dan UBS PPNI.
Selain itu, dua aplikasi digital yakni e-Stunting dan KERISMOJO dikembangkan untuk mencatat data penimbangan balita, aktivitas TPPS, serta pemantauan realisasi anggaran. Aplikasi ini juga menjadi basis audit kasus stunting, termasuk pada ibu hamil risiko tinggi, yang ditangani bersama dokter spesialis anak dan ahli gizi.
Inovasi lain yang diperkenalkan adalah program SUJU (Susu Jumat) untuk mendorong konsumsi susu di kalangan siswa SD dan SMP. Menurut Rizal, susu akan dikemas dalam berbagai varian rasa agar lebih disukai anak-anak.
> “Kita ingin mengubah mindset anak-anak agar menyukai susu sebagai bagian dari pola makan sehat sejak dini,” jelasnya.
Ada pula gerakan Gema Pitu (Gerakan Masyarakat Posyandu Terpadu) dan Sinau Penting, sebuah program dari Kecamatan Dlanggu yang digerakkan secara swadaya oleh ASN untuk membantu balita stunting.
Strategi Pemkab Mojokerto juga menyentuh pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal, seperti program Pekarangan Pangan Lestari (P2L), pelatihan memasak sehat, hingga pengembangan wisata kuliner berbasis gizi di kawasan Pacet. Program ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal.
> “Kami mendorong masyarakat menanam tanaman gizi tinggi untuk stunting dan sekaligus mengolahnya jadi produk bernilai ekonomi,” tutur Rizal.
Dalam hal kolaborasi, Pemkab Mojokerto menggandeng berbagai pihak swasta seperti PT Multi Bintang, PT BONDVAST, PT Sun Flower Ceramics, serta lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa untuk dukungan intervensi langsung maupun bantuan sosial.
Di akhir paparannya, Rizal menyampaikan bahwa capaian indikator intervensi spesifik dan sensitif telah memenuhi target. Pendampingan keluarga juga sudah menjangkau lebih dari 50 persen wilayah kecamatan secara menyeluruh.
> “Evaluasi menunjukkan capaian meningkat, baik dari sisi indikator pendukung maupun jenis intervensinya. Namun, kami terus memperkuat regulasi, integrasi data sasaran, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi,” pungkasnya.
Pemkab Mojokerto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan dan terintegrasi. (Den)
