MOJOKERTO – majalahdetektif.com : DPRD Kabupaten Mojokerto kembali menggelar rapat Paripurna tentang penyampaian pendapat Bupati terhadap dua Rancangan peraturan Daerah (Raperda), Selasa (3/4/2018) bertempat digedung graha Wichesa Kabupaten Mojokerto jalan A yani no 1.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto H. Ismail Pribadi menyampaikan, paripurna yang digelar kali ini adalah penyampaian pendapat Bupati atas 2 (dua) Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Mojokerto, pertama Raperda tentang pengelolahan dan pemberdayaan pasar rakyat, yang kedua Raperda tentang perlindungan ketenagakerjaan,” urainya.
Dijelaskan Ismail, Raperda inisiatif yang merumuskan tentang kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat pada prinsipnya soal pengelolaan dan pemberdayaan pasar perlu terus ditingkatkan agar menjadi pasar yang bersih, sehat dan berdaya saing dengan memberikan panduan tata kelola yang dapat diterapkan secara berkesinambungan,” jelasnya.
Namun Demikian, lanjut Ismail terdapat catatan yang perlu pencermatan dan penjelasan yang akan dituangkan dalam inventarisasi permasalahan Raperda, antara lain pengelolaan pasar rakyat yang dibangun oleh pemerintah Daerah akan dikelola oleh perangkat Daerah yang membidangi tentang pasar, rencana pengelolaan pasar rakyat oleh BUMD, parameter fasilitas bangunan toko/kios/los dibuat standar ukuran tertentu, penetapan SOP pasar, serta kriteria toko, kios dan Stand, semuanya masih dalam tahap pembahasan,” bebernya.
Masih kata Ismail, Raperda yang kedua adalah Raperda Kabupaten Mojokerto tentang perlindungan ketenagakerjaan, bahwa secara umum berdasarkan pertimbangan yuridis formal, dari usulan kita tentang perda no 23 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan perlu dilakukan revisi, terutama masalah pengupahan sesuai dengan kebutuhan hidup yang layak,” pungkasnya. (Mar/Adv)