Mojokerto – majalahdetektif.com : Kritisnya tanggul Sungai Sadar di wilayah Kota Mojokerto menggugah kepedulian DPRD setempat. Rabu (26/2), Komisi II mendesak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas segera melakukan percepatan normalisasi tembok penahan sungai Sadar.
Upaya ini menyusul banyaknya titik longsor di sungai tersebut. Ketua Komisi II, Rizki Fauzi Pancasilawan saat berkunjung ke kantor BBWS di Surabaya, Rabu (26/2) bersama anggota Komisi II lainnya memaparkan maksud kedatangannya. “Kita berharap setelah kunjungan ini BBWS segera memberikan solusi,” ujarnya.
Menurut politisi asal PDIP ini lantaran banyaknya titik tanggul yang jebol sehingga membuat warga resah. Terlebih, curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir membuat debit air sungai naik.
“Banyaknya titik yang longsor, membuat warga resah. Untuk itu, segera akomodir kepentingan warga pasca longsornya plengsengan kali sadar di beberapa titik,” tuturnya.
Keresahan Komisi II memang beralasan. Pasalnya, tercatat empat titik tanggul sungai di wilayah Kota Mojokerto dibiarkan kritis. Sungai yang membelah Kota Mojokerto ini diperkirakan sejak Desember 2019 lalu dibiarkan jebol tanpa ada penanganan dari pemegang konsensus sungai yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.Warga berharap pihak berwenang melakukan langkah kongkret.
Pasalnya, curah hujan yang tinggi sejak beberapa minggu belakangan sering membuat debit air meningkat, apalagi jika daerah pacet dan sekitarnya mengalami hujan yang tinggi dan membuat debit air meningkat tajam.
“Melihat fakta yang terjadi sehingga kita perlu berkoordinasi dengan BBWS agar normalisasi dan penanganan sungai sadar dipercepat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik mengatakan bahwa dalam jangka pendek untuk menyikapi beberapa titik tanggul yang jebol karena dampak derasnya air sungai sepanjang musim hujan ini, BBWS kita desak agar segera ambil langkah strategis dalam mempercepat pembangunan secara emergency terhadap beberapa titik tanggul yang jebol dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Termasuk segera memberi surat jawaban secara legalitas terhadap usulan pemkot Mojokerto yang berinisiatif melaksanakan perbaikan melalu anggaran daerah, karna ini termasuk emergency, butuh tindakan cepat agar potensi kerusakan tidak bertambah melebar yang bisa membahayakan warga sekitar tangg di saat debit air sungai deras,” kata Junaedi. (Mar/Adv)
