Ketua DPRD Kota Mojokerto Dan Walikota Berharap Jabatan Sekdakot Tidak Boleh Kosong Dari Pejabat Lokal Kota Mojokerto

MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Segera Berakhirnya Bakal berakhirnya masa tugas dan suksesi jabatan  Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono sebagai Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto pada 17 Setember 2017 yang akan datang, tak akan membuat kursi jabatan Sekdakot Mojokerto menjadi kosong ataupun lowong. Pasalnya, Badan Kepegawaian (BKD) Pemerintah Kota (Pemkot) setempat telah memperhitungkan waktu pelaksanaan lelang jabatan (assessment) dan pembentukan panitia seleksi (Pansel). Sehingga, ketika Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono pensiun, jabatan Sekdakot tidak boleh kosong dan diharapkan pejabat baru berasal dari Pejabat local dan  tidak harus beradaptasi dahulu.

Harapan itu disepakati Ketua DPRD Purnomo dan Walikota Masud Yunus , Sebagaimana dipastikan oleh Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus, bahwa tidak akan ada kekosongan pada jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto sepeninggal Agoes Nirbito Moenasi Wasino yang memasuki purna tugas pada 17 September 2017 mendatang. “Tidak akan ada Plt (Red: Pelaksana-tugas) Sekdakot. Karena, tanggal 17 September yang akan datang, Sekdakot yang baru akan langsung dilantik”, ujar Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dengan nada penuh pasti, saat menyampaikan pernyataannya pada wartawan pada Minggu (09/04/2017) yang lalu.

Saat itu  Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menerangkan, bahwa dalam hal ini, jauh hari sebelumnya, pihaknya telah meminta kepada BKD setempat untuk mempersiapkan dan memperhitungkan waktu pelaksanaan lelang jabatan (assessment) serta pembentukan Pansel (Panitia Seleksi)/ Sehingga, tepat pada saat Agoes Nirbito Moenasi Wasono purna tugas, maka pejabat Sekdakot Mojokerto yang baru telah terpilih. “Assessment dan Pansel yang bekerja sebelum berakhirnya masa jabatan Sekda. Jadi ketika hari H, pejabat Sekda yang baru bisa langsung dilantik”, tegas Wali Kota Mojokerto tersebut.

Dijelaskannya pula, bahwa sebelum berakhirnya masa jabatan Agoes Nirbito Moenasi Wasono sebagai Sekdakot Mojokerto, pihaknya akan mengajukan penetapan pejabat terpilih ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan kelengkapan administrasi SK Penetapan Sekdakot Mojokerto dari Gubernur agar semuanya lancer dan berlangsung dengan berkesinambungan”, jelas Wali Kota Mas’ud Yunus.

Orang nomer satu dijajaran Pemkot Mojokerto ini kembali menjamin dan memastikan, bahwa tidak ada sandiwara dalam assessment Sekdakot Mojokerto penganti Agoes Nirbito Moenasi Wasono  ini. Siapapun yang memperoleh nilai tertinggi dalam assesment, dialah yang bakal dipilih untuk menduduki jabatan sebagai Sekdakot Mojokerto. “Pokoknya, yang nomer satu yang saya pilih. Jangan coba-coba mendekati saya atau memberi iming-iming uang. karena saya hanya akan memilih yang ranking satu”, tegasnya.

Ditandaskannya, bahwa dalam menentukan siapa-siapa yang akan duduk sebagai Sekdakot Mojokerto ini tidak atas dasar ‘suka dan tidak suka’, malainkan atas dasar yang memiliki integritas dan kecakapan kerja sebagai Sekda yang dibuktikan dengan perolehan hasil penilaian oleh Tim Assesment dan Pansel. “Tidak ada sandiwara. Percuma menggunakan uang Negara melalui proses lelang yang berjenjang jika ada sandiwara. Semuanya melalui mekanisme yang ada. Intinya, yang nilainya terbaik yang akan kita pilih”, tandas Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus.

Sementara Dikonfirmasi secara terpisah beberapa hari yang lalu, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo berharap, agar Wali Kota Mojokerto memprioritaskan pejabat lokal untuk duduk ditampuk kursi jabatan nomer tiga dijajajaran Pemkot Mojokerto. Pasalnya, pejabat lokal telah memahami karakter masyarakat maupun kondisi geografi kewilayahan Kota Mojokerto. “Kami berharap, Wali Kota memprioritaskan pejabat lokal, meski proses lelang ini dilakukan secara terbuka. Sebab, pejabat lokal lebih memahami karakter masyarakat dan geografis wilayah”, harap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo.

Menurut Purnomo, Sekdakot baru tidak harus beradaptasi dahulu yang membutuhkan waktu terlalu lama, sehingga bisa mempengaruhi lajunya fungsi pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. “Pejabat lokal tidak butuh adaptasi lagi. Akan berbeda jika dari luar daerah, maka akan butuh waktu lama cukup lama dalam proses adaptasi, sementara kerjanya kita harap hasilnya harus maksimal dan harus lebih baik dari pejabat sebelumnya”, pungkas Pentolan Politikus PDI Perjuangan Kota Mojokerto tersebut. (Mar-Adv)