MOJOKERTO, Majalahdetektif.com – Pemerintah Kota Mojokerto memastikan layanan dasar infrastruktur, khususnya perawatan dan pembenahan jalan, tetap menjadi prioritas meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran pada tahun 2026. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemkot menegaskan komitmennya menjaga kualitas jalan kota sekaligus melanjutkan sejumlah proyek strategis yang berdampak langsung pada kepentingan publik.
Di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan kebijakan pengetatan belanja daerah, PUPR Kota Mojokerto memilih pendekatan selektif dan responsif. Skema kerja difokuskan pada penanganan cepat laporan masyarakat, penguatan skala prioritas, serta memastikan proyek-proyek utama tetap berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Komitmen tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang PRBBK- PUPR Kota Mojokerto, Feri Hendra Kurniawan, ST, saat ditemui di Kantor PUPR Kota Mojokerto, Jalan Bypass, Selasa (23/12/2025). Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor infrastruktur jalan.
Menurut Feri, penanganan jalan rusak di Kota Mojokerto dilakukan dengan sistem berbasis partisipasi publik yang mirip dengan pola layanan Curhat Ning Ita. Selain laporan resmi melalui kanal pengaduan, PUPR juga membuka ruang masukan dari media, LSM, organisasi kemasyarakatan, hingga warga secara langsung.
“Setiap laporan harus jelas identitas pelapornya dan disertai dokumentasi foto atau video. Setelah itu tim kami langsung turun melakukan survei. Saya pastikan, dalam waktu singkat sudah ada tindak lanjut sesuai arahan Ibu Wali Kota,” ujar Feri, yang telah lama berkiprah di lingkungan PUPR dan pernah terlibat sebagai leader proyek Taman Bahari Mojopahit (TBM).
Ia menjelaskan, hingga akhir tahun 2025, anggaran rutin perawatan jalan masih tersedia dan terus dimaksimalkan untuk merespons laporan masyarakat maupun temuan teknis di lapangan. Selama ini, anggaran perawatan jalan berkisar Rp2 miliar per tahun. Untuk tahun 2026, PUPR sempat mengusulkan kenaikan menjadi Rp3 miliar, namun realisasi anggaran justru berada di bawah angka tahun sebelumnya.
“Tahun 2026 anggaran perawatan jalan diperkirakan hanya sekitar Rp1,5 miliar. Ini dampak langsung dari efisiensi nasional dan berkurangnya dana transfer ke daerah. Karena itu, kami harus benar-benar menerapkan skala prioritas agar pelayanan tetap berjalan hingga akhir tahun,” jelasnya.
Meski demikian, PUPR Kota Mojokerto memastikan sejumlah proyek strategis tetap dikerjakan pada tahun 2026. Sedikitnya lima proyek besar telah masuk dalam rencana pelaksanaan, di antaranya pembangunan Gedung Baznas–CSR dan Kantor BPBD Kota Mojokerto di kawasan Jalan Bhayangkara.
Selain itu, PUPR juga akan melanjutkan penyelesaian GOR Ahmad Yani, terutama pada pembangunan area parkir dan tiga akses jalan masuk. Proyek Kolam Retensi Wilwatikta di Kelurahan Kedundung turut diteruskan sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir, bersamaan dengan pembangunan Masjid di eks Kantor DPRD Kota Mojokerto.
Sementara itu, untuk proyek ikonik Taman Bahari Mojopahit (TBM), Feri mengungkapkan bahwa kelanjutan pembangunan belum masuk dalam APBD murni tahun 2026. “Untuk sementara TBM belum teranggarkan. Kemungkinan bisa masuk pada perubahan anggaran (PAK) atau dilanjutkan pada tahun 2027,” katanya.
Feri menegaskan, seluruh kebijakan dan program PUPR diarahkan untuk menjaga kenyamanan, keselamatan, dan kualitas hidup masyarakat Kota Mojokerto. Dengan keterbatasan anggaran, pihaknya berkomitmen mengedepankan kerja yang efektif, transparan, serta respons cepat terhadap kebutuhan warga. (Den/Adv)
