UMK Rp 2,7 Juta, MKP Siapkan Ancang-ancang Cegah Investor Kabur

14 Apr 2015 - 09:51 WIB

MOJOKERTO – MD : UMK Kabupaten Mojokerto sebesar Rp 2,7 juta dinilai cukup membebani pihak investor dan perusahaan terkait. Hal ini berimbas pada investor pemilik modal yang kabur, serta banyaknya perusahaan yang pailit karena tidak mampu membayar gaji pegawai. Hal tersebut menjadi pembahasan serius Bupati MKP dan Tri Mulyanto selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mojokerto, dalam acara sharing dan bincang-bincang dengan perwakilan Serikat Buruh Kabupaten Mojokerto di By Pass Resto Selasa 14 April 2015.

Fokus pertemuan tersebut adalah mencari pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, apabila pihak investor dan perusahaan beserta tenaga buruhnya tidak menemukan win-win solution atas polemik UMK ini. “Kalau ada investor baru baik lokal maupun asing, Disnakertrans Saya instruksikan agar membuat tim khusus sebagai mediator yang menjembetani gesekan-gesekan yang berpotensi merugikan. Kalau memungkinkan, buruh harus bertemu investor untuk menyuarakan pendapat mereka”, instruksi MKP di depan peserta sharing.

Pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir 2015 ini memang harus diantisipasi oleh Kabupaten Mojokerto. Tenaga asing akan dengan mudah masuk ke Indonesia, dengan skill lebih baik dan gaji yang lebih rendah dari UMK buruh Kabupaten Mojokerto. Namun hal ini tidak serta menjadi momok menakutkan bagi buruh di Kabupaten Mojokerto khusunya. Sejumlah pimpinan asosiasi profesional percaya dan cukup cukup optimistis bahwa tenaga kerja Indonesia cukup mampu bersaing dengan tenaga asing luar.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus siap dengan konsekuensi ini dengan berupaya untuk terus meningkatkan kapsitas dan kemampuan buruhnya, demi memenuhi standard baru Pasar Bebas ASEAN yang mungkin akan diberlakukan. Untuk itu, kerjasama dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Disnakertrans, diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. (Mar)