Kota Mojokerto, majalahdetektif.com — Pemerintah Kota Mojokerto terus mempertegas komitmennya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas tinggi. Hal ini tercermin dari konsistensi berbagai program penguatan integritas yang dilakukan, salah satunya melalui Sosialisasi Anti Korupsi bagi Jajaran Legislatif dan Eksekutif yang digelar di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Rabu (22/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, bersama jajaran pejabat eksekutif dan anggota DPRD Kota Mojokerto. Dalam sambutannya, Ning Ita — sapaan akrab wali kota — menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Korupsi adalah kejahatan destruktif yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, menghambat pembangunan, dan menggerus keadilan sosial. Karena itu, penguatan integritas harus menjadi budaya dalam setiap langkah pelayanan publik,” ujar Ning Ita dengan tegas.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Mojokerto secara konsisten mendorong reformasi birokrasi yang adaptif dan berbasis akuntabilitas. Upaya tersebut membuahkan hasil positif, terbukti dari Indeks Reformasi Birokrasi Kota Mojokerto tahun 2024 yang mencapai 86,95. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan terhadap efektivitas kinerja aparatur dan penerapan prinsip good governance di lingkungan Pemkot Mojokerto.
Tak hanya itu, komitmen integritas tersebut juga diakui secara nasional. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Mojokerto tahun 2024 tercatat sebesar 98,41, menjadikan kota ini tertinggi se-Jawa Timur dan termasuk tiga besar nasional.
“Pencapaian ini membuktikan bahwa kerja keras seluruh jajaran dalam membangun sistem pengendalian internal (SPI) berjalan efektif. Namun capaian ini bukan titik akhir, melainkan cambuk untuk terus menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ning Ita juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak cepat berpuas diri atas berbagai prestasi yang telah diraih. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bebas dari penyimpangan.
“Pemerintahan yang bersih lahir dari sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel. DPRD memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat. Termasuk memastikan penyaluran hibah, bansos, serta pokok-pokok pikiran berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” tutur Ning Ita.
Lebih jauh, wali kota perempuan pertama di Kota Mojokerto itu mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan momentum sosialisasi ini sebagai langkah konkret memperkuat integritas dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan.
“Mari kita jaga prestasi MCP, tingkatkan nilai SPI, dan bersama-sama mewujudkan Kota Mojokerto yang maju, berdaya saing, serta sejahtera — bebas dari korupsi,” pungkasnya. (Den)
