Kabupaten Mojokerto, majalahdetektif.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung rencana pemindahan ibu kota kabupaten. Dukungan tersebut disampaikan dengan penekanan kuat pada prinsip kehati-hatian, perencanaan matang, dan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. DPRD menegaskan, sikap kritis yang selama ini disuarakan bukanlah bentuk penolakan, melainkan bagian dari fungsi pengawasan agar kebijakan strategis tersebut benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD menilai relokasi pusat pemerintahan merupakan agenda besar yang akan menentukan arah pembangunan daerah ke depan. Karena itu, setiap tahapan harus disiapkan secara komprehensif, mulai dari aspek hukum, penataan ruang, hingga kesiapan fiskal daerah. DPRD menekankan agar kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan publik maupun program prioritas lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, menyampaikan bahwa DPRD pada prinsipnya sejalan dengan visi pembangunan kepala daerah. Namun, menurutnya, dukungan tersebut harus dibarengi dengan perencanaan yang terukur dan realistis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Relokasi ibu kota ini berdampak jangka panjang. Maka semua harus dihitung dengan cermat, baik dari sisi anggaran, tata ruang, maupun prioritas pembangunan,” ujarnya kepada awak media, Senin (2/3/2026).
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp100 miliar dalam APBD 2026. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembelian lahan tahap awal sebagai langkah percepatan realisasi pemindahan pusat pemerintahan. Meski demikian, DPRD mengingatkan agar proses tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan tidak terburu-buru.
Legislatif menegaskan, sebelum pelaksanaan lebih lanjut, seluruh tahapan administratif dan teknis harus dipenuhi secara lengkap. Mulai dari penyusunan kajian ilmiah dan naskah akademik, kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), hingga penilaian harga tanah oleh lembaga appraisal independen yang bersertifikat. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Selain itu, DPRD juga meminta kejelasan master plan pembangunan ibu kota baru secara menyeluruh. Dokumen tersebut diharapkan memuat peta jalan pembangunan, total kebutuhan lahan, serta estimasi anggaran hingga proyek selesai. Dengan perencanaan yang jelas, pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah.
“Dengan roadmap yang jelas, prosesnya bisa dikawal bersama dan risikonya dapat diminimalkan,” kata Ayni.
Pengamanan lahan turut menjadi perhatian serius DPRD untuk mencegah lonjakan harga akibat spekulasi. Pengalaman tertundanya rencana relokasi pada masa lalu diharapkan tidak kembali terulang akibat lemahnya perencanaan dan pengendalian di lapangan.
Sebagai pembanding, DPRD menilai keberhasilan Kabupaten Madiun dalam memindahkan pusat pemerintahannya dapat dijadikan referensi. Daerah tersebut berhasil menuntaskan relokasi dalam dua periode kepemimpinan dengan perencanaan yang konsisten dan berkelanjutan.
“Keberhasilan Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa relokasi pusat pemerintahan bisa diwujudkan, asalkan dipersiapkan dengan matang dan dijalankan secara disiplin,” pungkasnya. (Den/adv)
