MOJOKERTO | Majalahdetektif.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto terus memperkuat tata kelola perpajakan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang ditempuh adalah implementasi Jatim Tax, perangkat perekam transaksi usaha yang dirancang untuk meningkatkan akurasi pencatatan sekaligus memperkuat pengawasan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bapenda Kabupaten Mojokerto menggelar Sosialisasi Implementasi Alat Perekam Transaksi Usaha (Jatim Tax) di Hotel Arayanna Trawas, Senin (16/11). Kegiatan yang diikuti puluhan wajib pajak itu dibuka langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.
Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto, Nurul Istiqomah, menjelaskan bahwa implementasi Jatim Tax tidak berhenti pada pemasangan perangkat. Bapenda juga telah menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan penerapannya berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, evaluasi secara menyeluruh membutuhkan waktu karena pemasangan perangkat Jatim Tax baru dilaksanakan secara bertahap sejak Oktober lalu. Dengan demikian, pelaksanaan evaluasi direncanakan mulai 2027, setelah sistem berjalan dalam kurun waktu satu tahun.
“Evaluasi ini kita lakukan 1 tahun ke depan, karena kemarin pemasangannya itu di bulan Oktober, jadi mungkin nanti evaluasinya adalah 1 tahun ke depan, mulai tahun 2027, besok kita evaluasi dan monitoring bersama-sama dengan tim yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati,” beber Nurul Istiqomah di hadapan puluhan wajib pajak.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Bapenda dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang lebih tertib, transparan, dan terukur. Melalui pencatatan transaksi secara digital, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh data transaksi usaha secara waktu nyata atau real-time sehingga pengawasan penerimaan pajak dapat dilakukan lebih optimal.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa turut menekankan pentingnya optimalisasi PAD di tengah berkurangnya dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber pendapatan sendiri menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan program pembangunan.
“Dana transfer pusat ke daerah di seluruh Indonesia Raya, termasuk Kabupaten Mojokerto, mengalami pengurangan, sehingga, agar program-program pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa berjalan dengan baik, maka antara lain kita harus bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Upaya-upaya PAD yang kita lakukan di antaranya adalah memastikan agar tidak ada kebocoran di dalam perpajakan,” beber figur yang akrab disapa sebagai Gus Bupati itu.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa optimalisasi PAD tidak semata-mata dilakukan melalui peningkatan intensitas pemungutan. Pembenahan sistem pencatatan, pencegahan kesalahan administrasi, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan pajak juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Sebagai salah satu instrumen pendukung, Pemkab Mojokerto menjalin kerja sama dengan Bank Jatim melalui pemanfaatan fitur Jatim Tax. Aplikasi dan perangkat pendukung tersebut dikembangkan untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital sekaligus memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time.
“Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong perbaikan tata kelola perpajakan daerah, salah satu upaya yang kita lakukan adalah melalui implementasi Jatim Tax, yaitu aplikasi dan perangkat pendukung yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Bank Jatim untuk membantu pencatatan transaksi usaha secara digital dan pemantauan transaksi secara waktu nyata atau real-time,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Bupati juga mengimbau aparatur sipil negara (ASN), Bapenda, Bank Jatim, serta pihak terkait untuk mempercepat sosialisasi dan penerapan Jatim Tax. Ia menegaskan bahwa penggunaan perangkat digital tersebut merupakan bagian dari pembenahan sistem perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
“Penerapan Jatim Tax ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah, bukan untuk mempersulit panjenengan (wajib pajak), saya meminta Badan Pendapatan Daerah bersama Bank Jatim dan pihak terkait untuk memastikan proses implementasi berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Melalui sosialisasi dan tahapan implementasi tersebut, Bapenda Kabupaten Mojokerto terus mendorong pemanfaatan teknologi sebagai bagian dari pembenahan administrasi dan pengawasan perpajakan. Monitoring serta evaluasi yang direncanakan mulai 2027 diharapkan menjadi pijakan untuk mengukur efektivitas penerapan Jatim Tax sekaligus mendukung optimalisasi PAD Kabupaten Mojokerto. (Den/Adv)














