Mojokerto, Majalahdetektif.com – Arus digitalisasi kian tak terbendung. Hampir seluruh aspek kehidupan kini bergantung pada teknologi informasi, termasuk sektor pelayanan publik di daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto pun tak mau tertinggal dalam arus perubahan tersebut. Melalui dukungan legislatif, upaya mewujudkan pemerintahan digital dan menuju smart city terus digencarkan.
Salah satu tokoh yang serius mendorong transformasi digital ini adalah Ahmad Dofir, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mojokerto. Legislator muda berusia 32 tahun itu menegaskan komitmennya untuk mendukung visi Bupati Muhammad Albarraa dan Wakil Bupati M. Rizal Octavian dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berbasis teknologi.
“Digitalisasi bukan hanya soal kemudahan, tapi juga bentuk tanggung jawab moral dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel. Kami di DPRD memiliki semangat yang sama dengan Pemkab Mojokerto untuk menghadirkan pelayanan digital hingga ke pelosok desa,” ujar Dofir.
Sebagai wujud nyata, DPRD Kabupaten Mojokerto kini tengah merumuskan program pengadaan jaringan fiber optic (FO) yang akan menjangkau 304 desa dan kelurahan di seluruh wilayah. Infrastruktur digital tersebut ditargetkan menjadi tulang punggung terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik. Proyek ini dianggarkan melalui APBD sebesar Rp6 miliar dan tambahan Rp190 juta dari P-APBD tahun 2025.
“Pembangunan jaringan fiber optic ini akan menjadi fondasi penting bagi pemerintahan desa untuk terkoneksi langsung dengan sistem digital kabupaten. Dengan begitu, proses administrasi, layanan publik, dan komunikasi antarinstansi bisa lebih cepat dan transparan,” tambah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Mojokerto itu.
Tak hanya berhenti di pembangunan infrastruktur, Dofir juga menggagas lahirnya dua rancangan peraturan daerah (Perda) inisiatif yang menjadi pondasi bagi transformasi digital Mojokerto. Yakni Perda Smart City yang saat ini tengah diharmonisasikan di Kemenkumham, serta Perda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini dalam tahap penyusunan naskah akademik bersama salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur.
“Kami targetkan dua perda tersebut rampung dan disahkan sebelum akhir tahun ini. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, Mojokerto bisa bergerak lebih cepat menuju kota smart city,” terang Dofir optimistis.
Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah desa (pemdes) dalam mengoptimalkan layanan digital yang sudah tersedia. Mulai dari administrasi kependudukan (adminduk), pelayanan kesehatan, hingga bidang ketenagakerjaan yang kini dapat diakses melalui aplikasi e-office. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, masyarakat diharapkan tak lagi harus datang langsung ke kantor pemerintah untuk mengurus layanan dasar.
“Komitmen kami jelas, yaitu menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat, dan bisa diakses kapan pun oleh masyarakat. Mojokerto harus menjadi kabupaten yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” pungkas Dofir. (Den/Adv)
