SURABAYA – MD : Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Mochammad Eksan mengingatkan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) adalah ajang pembinaan sekaligus pencarian atlet potensial asal Jatim untuk diorbitkan di pentas nasional seperti PON maupun Internasional seperti Sea Games, Asean Games hingga Olimpiade.
Karena itu, politisi NasDem yang akrab disapa Eksan itu meminta Porprov tidak boleh dinodai kecurangan baik dari panitia, peserta maupun official. Pihaknya mengaku menerima laporan adanya kabupaten/kota yang menghalalkan cara-cara yang tidak sportif untuk mendapatkan prestasi ataupun medali. Eksan merujuk adanya laporan sejumlah kontingen Porprov ke-5 di Banyuwangi yang menggunakan atlet dari luar Jawa Timur.
“Saya dapat laporan adanya kontingen yang menggunakan atlet luar Jatim di Porprov. Itu jelas tidak benar karena hanya semata-mata untuk medali dan gengsi daerah tapi menggunakan cara-cara yang tidak sportif. Itu prestasi palsu namanya,” kecam Eksan, Rabu (3/6).
Presidium Majelis Daerah KAHMI Jember itu juga mengkritik KONI Jatim kalau ternyata ada atlet asal provinsi lain yang bisa berlaga di Porprov. Alasannya, sebagai induk organisasi, KONI harusnya bisa melakukan supervisi dan memverifikasi terhadap atlet yang akan berlaga di Porprov.
“Kalau Pprprov disusupi atlet dari luar Jatim, berarti KONI Jatim lalai dalam melakukan verifikasi. Dan itu patut disayangkan, karena ini ajang mencari bibit dan kaderisasi atlet Jatim,” tandas aktivis muda NU ini.
Eksan juga mewarning KONI Jatim agar bersungguh-sungguh dalam melakukan pembinaan atlet di Jatim karena uang rakyat yang diterima KONI. Khusus untuk penyelenggaraan Porprov V di Banyuwangi, KONI menerima dana sebesar Rp 18 miliar. Sedangkan total anggaran yang diterima KONI Jatim untuk tahun ini jumlahnya Rp 208 miliar.
Fakta itu menandakan Komisi E DPRD Jatim punya perhatian yang besar terhadap prestasi olahraga di Jawa Timur. Karena pihaknya, ikut memperjuangkan alokasi dana APBD untuk olahraga prestasi. Apalagi jumlahnya juga terus meningkat. Sebab, anggaran untuk Porprov IV di Madiun tahun 2013 hanya Rp 16 Miliar dan alokasi APBD pada tahun lalu hanya Rp 120 Miliar. (Dhonna/Adv)
Berita Majalah Detektif Edisi 130, Juni 2015 :
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti Lantik 8 Kapolda
DPRD Jatim Minta Porprov Tak Dinodai Kecurangan
PBB-P2 Jadi Andalan Pendapatan Asli Kabupaten Mojokerto
LSM ARAK Demo Kapolda dan Kajati, Tuntut Tuntaskan 11 Perkara
Pengambilan Sumpah , Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan KPN Mojokerto
Kerap Tuai Kritik Kebijakan Pembangunan, Bupati MKP: Filter dengan Perbaikan Etos Kerja
