Mojokerto – majalahdetektif.com : Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, H. Sopi’i, S.P. dan didampingi oleh Hj. Evi Kusumawati, S.TP.,Wakil Ketua Komisi IV dan Amirudin, S.Pdi.,Sekretaris Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Kabupaten Karanganyar.
Rombongan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto diterima langsung oleh Drs. H. Muh. Irsyam, M.Si., Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar yang didampingi oleh Anggota Komisi D dan OPD Kabupaten Karanganyar (Dispendik, Dinkes, Dinsos dan Bagian Hukum setda Kabupaten Karanganyar).
Dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar, Drs. H. Muh. Irsyam, M.Si bahwa Pemkab Karanganyar pada APBD TA 2020 akan memprioritaskan pembangunan yang berdampak luas kepada masyarakat, adapun fokus yg akan dilakukan pada 2020 yakni penanggulangan kemiskinan, kualitas SDM, peningkatan daya saing ekonomi rakyat berkelanjutan dan reformasi birokrasi.
“Pada rencana APBD TA 2020 Pemkab Karanganyar memberikan reward bagi mahasiswa yang melanjutkan studi diperguruan tinggi negeri (PTN), Pemkab Karanganyar sangat berbangga kepada pelajar yg melanjutkan studi ke jenjang yg lebih tinggi dan mengapresiasi serta menghargai cara berfikir, berlatih, diskusi, debat dalam melatih intuisi kaum milenial sekarang di Kabupaten Karanganyar,” ujarnya, Kamis (24/10/2019).
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar, Drs. H. Muh. Irsyam, M.Si juga mengatakan jika Dinsos Kabupaten Karanganyar pada rencana APBD tahun 2020 mendatang akan memberikan penanganan khusus masalah pengurusan pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) yang menjadi Atensi dan tanggungjawab lintas OPD melalui program kegiatan pasca perawatan atau rehabilitasi. Sedangkan untuk masyarakat lanjut usia akan mendapatkan program dari pemerintah dengan mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) dengan mendapatkan santunan setiap tahunnya sebesar 1.8 juta, bantuan beras sejahtera setiap bulannya 10 kg untuk keluarga penerima manfaat dan bantuan yang sifatnya esidentil.
“Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar juga sudah melaunching program semua persalinan dipimpin dokter Super Pinter untuk menekan angka kematian ibu hamil dengan satu pengaturan mekanisme tersendiri didaerah karena bidan itu semuanya tidak ada fasilitas kesehatan standar yang bekerjasama dengan BPJS. Ini istilahnya kerjasama jejaring,” terangnya. (Mar/Adv)
