DPRD Kota Mojokerto Teguhkan Semangat Persatuan dan Kemajuan Daerah di Hari Sumpah Pemuda 2026 DPRD Kota Mojokerto Tekankan Efisiensi Birokrasi dan Kebutuhan Warga dalam Pembahasan APBD 2027 Bapenda Kabupaten Mojokerto Tertibkan Reklame Tak Patuh Pajak, Segel hingga Pembongkaran Kapolres Mojokerto Buka Ruang Kritik, Minta Pers Sajikan Pemberitaan Objektif Bapenda Kabupaten Mojokerto Evaluasi Kinerja Pegawai, Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Diperkuat DPRD Kota Mojokerto Tekankan Percepatan APBD Perubahan 2026, OPD Diminta Matangkan Program dan Anggaran

Advertorial

DPRD Kab. Mojokerto Gelar Paripurna Nota Penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

badge-check
DPRD Kab. Mojokerto Gelar Paripurna Nota Penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019

Mojokerto – Bupati Mojokerto Pungkasiadi menghadri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Agenda Nota Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, pada Rabu (08/07/2020).

Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ainy Zuroh tersebut, dihadiri oleh Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Kepala OPD dan jajaran Forkopimda dan juga 25 Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ainy Zuroh mengatakan, rapat paripurna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat 4 peraturan DPRD Kabupaten Mojokerto No.1 tentang peraturan Tata Tertib dan sudah memenuhi kuorum.

Sementara itu Pungkasiadi, Bupati Mojokerto dalam sambutannya mengatakan, sesuai peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah menjadi Peraturan menteri dalam negeri No.21 tahun 2011 pasal 298 ayat 1 menyatakan bahwa penyampaian laporan pertangung jawaban tentang keuangan daerah kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam kesempatan tersebut, Pungkasiadi jiga menyampikan bahwa Raperda pertangung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 telah diaksanakan pada tanggal 30 juni tahun 2020 lalu. “Kita telah melampiran pula dengan Laporan Realisasi anggaran, Laporan operasional,Neraca,Laporan eksfitas,Laporan perubahan SHL,Laporan eskas dan catatan atas laporan keuangan daerah tahun 2019,” tegasnya.

Bupati Pungkasiadi juga menyampaikan terkait prestasi Kabupaten Mojokerto yang membanggakan, yakni, mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 tahun berturut-turut. Tahun ini kita raih yang ke 6 kalinya,” pungkasnya.

Bupati juga berharap, kerjasama yang baik antara eksekutif dengan legeslatif harus senantiasa terbangun, sehingga pelaksanaan pengunaan anggaran berjalan dengan baik, dan kabupaten Mojokerto dalam pembangunan ada peningkatan,” jelasnya. (Mar/Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD Kota Mojokerto Teguhkan Semangat Persatuan dan Kemajuan Daerah di Hari Sumpah Pemuda 2026

28 Oktober 2026 - 10:48 WIB

DPRD Kota Mojokerto Tekankan Efisiensi Birokrasi dan Kebutuhan Warga dalam Pembahasan APBD 2027

27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Bapenda Kabupaten Mojokerto Tertibkan Reklame Tak Patuh Pajak, Segel hingga Pembongkaran

14 Oktober 2026 - 09:32 WIB

Kapolres Mojokerto Buka Ruang Kritik, Minta Pers Sajikan Pemberitaan Objektif

10 Oktober 2026 - 09:38 WIB

Bapenda Kabupaten Mojokerto Evaluasi Kinerja Pegawai, Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Diperkuat

25 September 2026 - 16:06 WIB

Trending di Advertorial