DPRD Kabupaten Mojokerto Segera Tetapkan Tiga Perda

MOJOKERTO, majalahdetektif.com -Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto bersama Bupati telah mengelar Rapat Paripurna di ruang sidang gedung DPRD Kabupaten Mojokerto Jalan R.A. Basuni No.53 Sooko, Kecamatan Sooko, Mojokerto pada Senen (29/3/2021) yang lalu.

 

 

Rapat Paripurna yang di hadiri Bupati Mojokerto Dr.Hj. Ikfina Fatmawati SE, beserta Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra Lc. M,hum dan Jajaran Forkopimda, Kepala OPD dan sebanyak 39 Anggota Dewan Kabupaten Mojokerto yang hadir dalam Paripurna pagi itu 11 diantaranya anggoya sewan terhormat tidak hadir, Rapat Paripurna kali ini mengagendakan Nota Penjelasan Bupati Mojokerto atas 3 Raperda Kabupaten Mojokerto untuk dijadikan Perda, Ketiganya adalah Raperda tentang ketahanan pangan Daerah, Raperda tentang Fasilitas Pesantren dan Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekusor Narkotika.

 

Rapat Paripurna yang di pimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hj. Ayni Zuroh SE. MM ini , dalam pembukaanya menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini telah sesuai Quorum karena anggota Dewan yang hadir lebih dari 50%. “Selanjutnya kita mempersilakan dari Bupati Mojokerto untuk memberi penjelasan terkait tiga Raperda yang diajukannya tersebut” jelas Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto ini.

 

Dalam pantauan media ini, Bupati Mojokerto pejelasannya diwakili oleh Wakil Bupati Mojokerto H.Muhammad Al Barra Lc. M,hum, saat itu menyampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 13 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021 sebagaimana diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 3 tahun 2021.

 

“Ijinkan kami mewakili Bupati Mojokerro mengajukan tiga Rancangan peraturan daerah untuk di Jadikan menjadi Peraturan Daerah. Ketiga Raperda tersebut antara lain pertama Raperda tentang Ketahanan Pangan Daerah

kedua Rancangan peraturan daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan yang ketiga adalah Rancangan peraturan daerah tentang Fasilitas di Pesantren” jelasnya

 

Dalam kesempatan itu Bupati Mojokerto berharap agar ketiga Raperda twraebut segera ditetapkan DPRD Kabupaten Mojokerto menjadi Peraturan Daerah.

 

” Untuk mendapatkan gambaran tentang pokok-pokok pikiran raperda tersebut berikut kami sampaikan beberapa hal yang menjadi latar belakang dan pertimbangan disusunnya ketiga Raperda tersebut untuk segera dijadikan Peraturan Daerah” jelas Wakil Bupati Mojokerto milineal ini

 

Mewakili Bupati, Wakil Bupati Mojokerto Gus Barra juga menguraikan tentang cadangan pangan bahwa penyelenggaraan pangan pada dasarnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan kemandirian pangan dan ketahanan pangan disusunnya Raperdaini sesuai dengan ayat 1 Peraturan Pemerintah(PP) nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dalam peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tingkat kecukupan pangan terutama pangan pokok mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dan mengantisipasi dampak krisis pangan di daerah khususnya Kabupaten Mojokerto

 

Kedua Raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana kita ketahui bersama bahwa narkotika sebagai zat atau obat yang diperlukan bagi penyelenggara bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan berpotensi disalahgunakan kota budaya bangsa dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah sangat diperlukan sinergitas dan kerjasama semua unsur atau lembaga baik Unsur pemerintah pusat pemerintah provinsi Pemerintah Kabupaten Pemerintah desa dan masyarakat

 

Serta berbagai unsur lainnya, dimaksud disusun sebagai wujud nyata peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjalankan amanat ketentuan Perundang-undangan

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah kabupaten atau kota selanjutnya

 

Ditegaskan dalam pasal 3 bahwa fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain meliputi a penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sosialisasi pelaksanaan deteksi dini.

 

Ketiga Raperda tentang Pesantren, Rancangan peraturan daerah tentang Pesantren yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan Yayasan oleh perseorangan atau Yayasan, organisasi masyarakat Islam

 

Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyampaikan menyampaikan akhlak mulia serta Memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil alamin Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana halnya lembaga pendidikan keagamaan yang lain terdiri dari Madrasah Diniyah dan lembaga pendidikan Alquran di Kabupaten Mojokerto sangat dibutuhkan keberadaannya.

 

Berdasarkan data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2021 saat ini jumlah lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Mojokerto lebih kurang sebagai berikut 118 Pesantren, jumlah Ustad atau Ustadzah kurang lebih sebanyak 7500 orang dalam upaya lebih memberikan dukungan kepada Pesantren sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren serta dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan Islam yang lain pemerintah daerah perlu memfasilitasi melalui kebijakan dalam bentuk peraturan daerah yang digunakan sebagai landasan hukumnya Untuk itu dalam ruang lingkup peraturan daerah ini diatur pemberian fasilitas dan fasilitasi yang meliputi fasilitasi pendidikan Diniyah non-formal dan fasilitasi pendidikan dan tenaga kependidikan di Kabupaten Mojokerto.

 

“Demikian Uraian tiga Raperda yang kami Usulkan untuk dibahas dan segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto,” tutup Gus Barra.

(Mar/ Adv)

Leave a Reply