Alhasil, dari pengajuan pendanaan yang disorong bersama Badan Anggaran DPR RI, pemerintah pusat bersedia mengucurkan lewat Dana Alokasi Keuangan (DAK) sebesar Rp 180 miliar.
“Kita mengajukan pendanaan Jalinbar ke Kemenkeu dan disetujui pengucuran bantuan Rp 180 miliar melalui program DAK tahun depan,” papar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Senin (29/5).
Pihak Komisi II optimis permohonan tersebut terealisasi sesuai target. “Kita tidak hanya mengajukan permohonan, namun mengawal agar usulan dana terealisasi sepenuhnya,” tambahnya.
Sebab, lanjutnya, kebutuhan proyek infrastruktur Jalinbar sangat besar. “Ini obyek vital yang membutuhkan anggaran sangat besar. Sementara keberadaannya yang juga urgent untuk pemerataan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di kawasan timur,” katanya lagi.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto Aries Satriyo Budi mengungkapkan rasa optimisnya terhadap realisasi bantuan itu. “Kita optimis karena pengajukan kita langsung masuk e-planning Kemenkeu sehingga besar harapan akan terealisasi dalam DAK mendatang,” ujarnya.
Seperti diketahui, tahun ini Pemkot Mojokerto mulai mengawali mega proyek pembangunan Jalinbar Surodinawan-Pulorejo sepanjang 5 km. Tahun ini, pemkot setempat mengalokasikan Rp 3 miliar untuk pembebasan lahan yang diproyeksikan tuntas empat hingga lima tahun mendatang.
Wali Kota Masud Yunus memgungkapkan langkah pembangunan. “Kita mulai membebaskan lahan dari tahap pertama yang sarat pemukiman yakni di Perumahan Surodinawan hingga tahapan berikutnya yang lebih enteng berupa areal persawahan. Pembebasan lahan ini kita targetkan selesai 2018 mendatang,” paparnya.
Jika proses pembebasan lahan ini selesai tepat waktu, lanjut ia, maka tahun 2019 mulai menyentuh infrastruktur.
Proyek jalan yang disebut-sebut ending golnya adalah untuk mengikis kesenjangan ekonomi warga di kawasan barat ini tampak ambisius. Pasalnya, pelaksanaan proyek ini bakal tak mudah karena harus menerabas pemukiman padat penduduk, yang tentu saja selain butuh cost sangat tinggi juga diperkirakan akan menghadapi penolakan. Tak hanya itu, pemkot harus membuat flyover Blooto sebagai solusi keberadaan rel kereta api di kawasan tersebut. Ini tentu butuh dana yang tak sedikit selain persetujuan dari pihak PT KAI sendiri. (Mar/Adv)
