MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Junaedi Malik sangat prihatin dengan banyaknya keluhan wali murid SMA/SMK/MAN di Kota Mojokerto yang menyebutkan keluhannya mengenai besarnya biaya SPP setiap bulannya dan pembebanan uang gedung untuk semua siswa baru SMA/SMK/MAN di Kota Mojokerto.
“Karna kurang intensnya pihak pemkot berkomunikasi dengan pihak pemprov, membuat harapan kami pupus untuk menggratiskan biaya pendidikan SMA Sederajat di pembahasan PAK, namun kami tidak menyerah di tahun 2018 akan kami coba kembali komunikasi secara intens, agar kebijakan MOU Fakta Integritas pemkot Mojokerto menggratiskan biaya pendidikan SMA Sederajat bisa di fahami pihak pemprov dan di masukkan APBD pemprov,” jelasnya dengan penuh semangat di kediamannya Minggu (15/10/2017).
Secara teknis, proses agar biaya pendidikan SMA/SMK/MAN tetap gratis seperti tahun sebelum-sebelumnya masih mempunyai celah.
“Sebetulnya, sejak pihak pemprov mengambil alih, sebenarnya tidak ada kesulitan pemkot untuk mempertahankan program pendidikan gratis sampai SMA/SMK/MAN. Dalam peraturan permendagri terkait aturan pengelolaan keuangan daerah namanya bentuk kerja sama antar daerah, nah program itu bisa untuk mempertahankan penggratisan biaya pendidikan sampai SMA/SMK/MAN. Artinya apa, daerah sudah kami beri masukan, silakan ambil langkah untuk mengadakan fakta integritas dengan pemprov untuk memperkuat pendidikan SMA/SMK/MAN. Jadi daerah memberi bantuan keuangan ke pemprov terkait masalah bantuan pendidikan SMA/SMK/MAN, di hitung ketemu skema sekian, bentuk fakta integritas, kerja sama di putuskan. Sudah, dana daerah dan pemkot menganggarkan lewat bantuan keuangan daerah dan keuangan tersebut langsung di bantukan ke pemprov. Di pemprov di fungsikan penggunaannya untuk di kembalikan lagi ke sekolah guna menopang SMA/SMK/MAN agar biaya SPP dan uang gedung bisa gratis,” tutupnya. (Mar)