MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Cuaca buruk yang mendera sejumlah daerah di Jatim termasuk Kota/Kabupaten Mojokerto mendapat atensi dari berbagai pihak. Kalangan DPRD Kota Mojokerto mewanti-wanti agar penanganan penanggulangan bencana sepenuhnya dibawah koordinasi Satuan Koordinator Lapangan (Satkorlak).
Himbauan Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati ini menyusul tengara adanya miss koordinasi antara Pol PP dengan Dinas Sosial (Dinsos) dalam penanganan banjir di wilayah Kecamatan Magersari pada tahun lalu. “Perkara (penanggulangan bencana, Red) rekan-rekan sudah beberapa kali mengkonsultasikan persoalan ini ke pusat. Untuk itu kita merekomendasikan penanganan bencana diserahkan ke Satkorlak,” tegas Febriyana yang biasa dipanggil Melda, (6/12/2017).
Politisi Banteng ini mengaku prihatin adanya miss penanganan bencana diinternal pemda. “Semestinya itu tidak harus terjadi. Sebab imbasnya masyarakat di daerah bencana akan makin menderita. Terkait penyerapan anggaran saya kira Satkorlak bisa langsung menyerapnya di pos force major ini.”
Menurut ia, tahun ini pemkot setempat mengalokasikan anggaran bencana sebesar Rp 1,4 miliar. “Sengaja kita anggarkan besar yakni sekitar Rp 1,4 miliar lantaran belajar dari pengalaman yang kemarin. Kota Mojokerto terkena bencana, apalagi ini karena sekarang sifatnya anomali cuaca,” imbuhnya.
Ditemui terpisah, Ketua Satkorlak Penanggulangan Bencana Kota Mojokerto, Mashudi membenarkan penanganan bencana menjadi tanggungjawab Satkorlak. “Kalau bicara kordinasi memang mekanisme penanganan bencana itu mutlak dibawah Satkorlak. Soal miss itu hanya persoalan kesalahan penerjemahan mekanisme saja,” urainya. (Mar/Adv)
