Mojokerto – majalahdetektif.com : Sepertinya Perjuangan Lembaga Kajian Hukum(LKH) Barracuda kedepan penuh tantangan dalam menyampaikan hasil Kajian dan Temuannya, Terbukti rintangan yang menghadangnya mulai ada dari Pemuda Pancasila, merupakan ormas terbesar di Kabupaten Mojokerro, hal itu terungkap saat Acara Buka Bersama (Bukber) Pengurus LKH Baracuda Bersama Puluhan Jurnalis yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Mojokerto pada Rabu(05/04/2023)
Yang sangat menarik saat sesi jumpa pers yakni selain lembaganya memberikan penjelasan resmi batalnya audiensi dengan Bupati akibat bakal dihadang massa Pemuda Pancasila(PP) Ada kesan ‘Podho Wanine’ (sama beraninya), bukannya surut, malah organisasi kajian hukum ini bertekad selain tetap mengarap kasus-kasus yang selama ini dikritisinya juga fokus garap kasus Dinas Pendidikan juga yang terbaru bakal garap kasus Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto yang pengarapannya dinilainya amburadul dan penuh KKN.
Sesuai pantauan media ini, Buka Bersama(Bukber) yang dilaksanakan di Kantor Lembaga Kajian Hukum(LKH) Barracuda di Dusun Banjarsari, Desa Kedunglengkong, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto itu juga dimanfaatkan untuk mengatur strategi dan membongkar kasus-kasus hingga sampai diranah hukum hingga pelaku pelanggaran hukum mendapatkan balasan sanksi hukum berat yang setimpal dengan perbuatan orang yang bermain KKN diberbagai instansi Pemerintah Kabupaten Mojokerto termasuk kasus Dinas Pendidikan dan pelanggaran-pelanggaran hukum di DPRD Kabupaten Mojokerto.
Hadi Gerung selaku Ketua LKH Barracuda Indonesia dalam kesempatan itu menerangkan, selain buka bersama, dirinya ingin menjelaskan mengapa audiensi kepada Bupati Mojokerto pada tanggal 6 April 2023 terpaksa dibatalkan. “Sebenarnya kami dan Pemuda Oancasila sama-sama beraninya, kami hanya takut pada Allah bukan dengan manusia, kalau masalah kecewa, justru saya yang paling kecewa. Namun hikmahnya, yang jelas hari ini, calon-calon maling dan koruptor dana BOS ketakutan dengan gerakan Barracuda. Dan banyak pihak dari Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri mengucapkan terima kasih kepada Barracuda,” jelas Aktivis prmberani.
Hadi Gerung menegaskan, Ada satu hasil positif dari gerakan organisasinya, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bisa dikonfirmasi langsung pada setiap Kepala Sekolah SD dan SMP diseluruh Kabupaten Mojokerto, setelah adanya surat dan getakan Barracuda dan pemberitaan yang gencar dan viral, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dengan secepat kilat langsung mengembalikan password para Kepala Sekolah dan Rencana kami menggarap kasus DPRD dengan kasus dana perjalanan dinas akan terus kami lanjut termasuk kasus gedung yang selama ini ditutup rapat-rapat.
“Namun sayangnya, Si Ludfi Ariyono selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto malah membenturkan Barracuda dengan ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto yang notabene Ketuanya adalah lamannya Lutfi. Hal itu terbukti dengan adanya unras di tempat, jam dan hari yang sama dengan rencana audiensi kami yang telah menjadwalkan terlebih dahulu,” ungkap PimpinannLBH Djawa Dwipa ini.
Menurutnya pihaknya tidak mau membawa masalah ini berlarut-larut selain terus menyototi dana perjalanan dinas para anggota dewannya, Targetnya juga fokus meneliti Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto yang kontraktornya adalah Ayub Busono yang merupakan pamannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan Pamannya tersebut telah lama menjadi Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Mojokerto.
“Nanti saya pastikan setelah selesai pemotretan ratusan retakan-retakan gedung DPRD Kabupaten Mojokerto dan melakukan penelitian, mendokumentasikan fakta-fakta di Lapanagn, kami pastikan secepatnya akan kami kirim surat ke BPK agar pamannya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tersebut mendapatkan pelajaran yang berharga yang membikin jera dan tidak akan KKN lagi” tegas Keponakan Mantan Ketua Dewan Ismael ini.
“Sekali lagi saya tegaskan, Barracuda bukannya tidak berani dengan Pemuda Pancasila, kita ini sama beraninya, ingat sekali agi kami hanya takut kepada Allah bukan manusia yang Dzalim, Kami merupakan lembaga yang santun dan bermartabat yang menghormati saran-saran dari Kepolisian maupun Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto untuk membatalkan audiensi yang bersamaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Hadi Gerung.
Dalam kesempatan itu Hadi Gerung juga menberikan Bukti baru (Novum) bahwa gerakan mereset password semua Kepala Sekolah SD dan SMP itu menurut laporan para Kepala Sekolah yang sempat dimintai Saksi dan kelak Siap bersaksi di Pengadilan jika diperlukan terjadi setelah Ludfi Ariyono dilantik, yakni sejak tanggal 22-29 Maret 2023.
“Mengapa di surat pembatalan audiensi saya tulis Bupati wajib memberikan teguran atau sanksi keras kepada saudara Ludfi Ariyono. Hal itu agar di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tidak ada kasus KKN lagi, tidak akan terulang kejadian mereset email akun Kepala Sekolah SD dan SMP terkait pembelanjaan dana BOS yang menimbulkan dampak terjadinya KKN,” terang pencetus Komunitas Jurnalis Mojokerto ini.
Selain itu, lanjut Hadi Gerung, Bupati wajib menonjobkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Mujiati karena sudah memerintahkan Rabitha Islami staf bagian Pengadminitrasi, Perencanaan dan Program untuk mereset Email akun Kepala Sekolah.
“Bupati Ikhfina yang telah melantik Ludfi Ariyono sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto pada tanggal 21 Maret 2023 sebenarnya menuai kritik dan kontroversi selain bukan bidang keahliannya Lutfi, dengan kejadian yang memalukan dan tendensius diawal jabatannya ini, maka wajib hukumnya, seharusnyalah Bupati Mojokerto memberikan sanksi tegas dan keras kepada Ludfi Ariyono dan kroninya demi tegaknya keadilan dan mewujudkan aparatur yang bersih berwibawa di lingkup Pemerintah Kabhpaten Mojokerto.
Diberitakan sebelumnya, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Mujiati menjelaskan, jadi begini awal dari kejadian mereset password email para Kepala Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Mojokerto yang diakui Mujiati atas inisiatifnya dan seijin Plt Kadis Pendidikan Ardi Sepdianto yang kini menjabat sebagai Kadis Kominfo Pemkab. Mojokerto.(Mar)