MOJOKERTO – majalahdetektif.com : DPRD kabupaten Pasuruan melaksanakan program kunjungan kerja DPRD kota Mojokerto dengan menggali ilmu dengan tema proses mempercepat penyerapan anggaran oleh Pemkab Pasuruan serta penyelenggaraan KUA-PPAS di daerahnya.
Kunker dari wakil rakyat kabupaten Pasuruan ini ditemui ketua DPRD kota Mojokerto, Febriana Meldyawati. Pihaknya menjelaskan “Ada sejumlah hal yang harus diterapkan dalam upaya akselerasi anggaran. Diantaranya nawaitu dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah), terus berjalannya fungsi Sekretaris Daerah sebagai managerial dan komunikasi. Ini yang penting. Kinerja OPD harus juga di evaluasi, terutama jika serapan anggaran tak sesuai target. Idealnya, evaluasi ini dilakukan tiap triwulan sesuai target penyerapan anggaran” paparnya, Jumat (11/08/2017).
Melda mengatakan dengan adanya evaluasi ini maka persoalan dan kendala dilapangan berharap dapat ditemukan solusi. “Itu ketika ada evaluasi sehingga tahu apa persoalannya. Banyak cara yang dilakukan untuk memaksimalkan serapan anggaran. Yakni dengan komunikasi antara Sekda dengan fungsi dia fungsi manajer. Tapi pimpinan OPD nawaitune juga harus jelas,” paparnya.
Sementara itu, kepada wartawan usai acara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan Abu Bakar, mengungkapkan proses penyerapan anggaran di Penkab Pasuruan telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. “Target kita berjalan sesuai rencana, sampai bulan ini yakni sekitar 50 persen,” akunya.
Meski demikian, pihaknya mengakui ada sejumlah kendala juga. “Kami harus melampaui beberapa prosedur untuk bisa melakukan serapan anggaran. Itu sehingga serapan kami sebesar itu,” tambahnya.
Kami rasa, lanjutnya, itu standar. Namun ia ingin menggali metode atau trik yang diterapkan Kota Mojokerto seperti apa sehingga bisa berjalan lebih maksimal dalam menjalankan agenda pembangunan sampai akhir tahun ini. “Kita juga menanyakan soal perkembangan KUA-PPAS sehingga prosesnya berjalan maksimal,” katanya.
Seperti diketahui hingga Juni lalu serapan anggaran di Kota Mojokerto baru menginjak sekitar 34 persen. Pasalnya, pihak OPD kerap berbenturan dengan adanya proses lelang di ULP terutama soal kelengkapan lelang dan adanya retender.
Walikota Masud Yunus mengharapkan serapan anggaran hingga akhir tahun bisa minimal 95 persen. Walau demikian ia berharap agar serapan untuk infrastruktur tidak menumpuk dipenghujung tahun sehingga terjadi kepadatan pekerjaan pembangunan.
(Mar/Adv)
