MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hal tersebut menyinggung nominal tunjangan anggota serta pimpinan. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Mojokerto langsung menggelar Prolegda 2017.
Deny Novianto selaku ketua Banmus, mengatakan, “mekanis ini kita Perda kan dahulu, yakni Perda DPRD kota Mojokerto karena ini amanah PP yang ada,” ujarnya. Selasa (18/7/2017)
Mengenai data yang di himpun, PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.
Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan jenis dan nominal tunjangan bagi anggota DPRD bertambah. Menurutnya, penambahan itu akan membuat anggota DPRD lebih nyaman.
“Yang paling ada perubahan adalah tunjangan alat kelengkapan. Ini juga ada perubahan. Ada juga sistem penanggungjawaban biaya operasional Dewan itu dulu kan, sekarang 20%. Jadi sekarang lebih nyaman,” ucap Sumarsono di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/6/2017).
Fasilitas bagi anggota DPRD juga ditambah, dari rumah jabatan, rumah dinas, hingga kendaraan dinas. Bahkan bila pimpinan DPRD tidak memakai kendaraan dinas, mereka akan mendapat uang transportasi.
“Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas baru yang kemudian diberikan kepada mereka. Yang jelas untuk operasional yang mereka impikan 80% itu istilahnya dilumsum,” ucapnya.
Lanjut Deny, “kita menunggu pelantikan ketua definitif dulu dalam membahas Perda ini, jika tidak ada ketua definitif, ya tidak akan bisa untuk membahas Perda ini,” terangnya. (Mar/Adv)
