SURABAYA – MD : Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengungkap rendahnya serapan anggaran APBD 2015, tak lepas dari kinerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Kinerja ini yang jadi sorotan legislatif karena banyak program pembangunan yang terancam tidak bisa terealisir setelah diajukan dalam KUA-PPAS.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Saifuddin Zuhri menilai, sumber keterlambatan dan rendahnya serapan anggaran ada di Bappeko. Instansi yang dipimpin Agus Imam Sonhaji tersebut, harusnya bisa membuat inovasi atau terobosan penting mengingat persoalan ini selalu terjadi setiap tahun. “Harusnya Bappeko itu sudah bisa menghitung schedule waktu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan agar tidak terkesan ada penyanderaan anggaran. Bappeko juga harus bisa membuat terobosan baru dengan acuan penyerapan tahun sebelumnya. Ini khan sudah terjadi bertahun-tahun,” sindir politisi asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut, Jumat (9/10).
Saifuddin mencontohkan bidang perencanaan yang selama ini dianggap sebagai sub pekerjaan penghambat serapan anggaran. Jika kajian itu benar, maka seharusnya sudah masuk dalam program RAPBD tahun sebelumnya yang dilakukan dalam pembahasan PAK sebagai persiapan APBD tahun berikutnya.
Dampaknya, prediksi Saifuddin jika itu dilakukan akan sangat dirasakan dalam proses lelang yang bisa lebih awal dan pelaksanaan pun bisa tepat waktu. Kalau ini sudah terjadi, tidak akan ada lagi serapan anggaran yang meleset dari target. “Dengan catatan, ada staf Bappeko yang mendampingi masing-masing SKPD di Surabaya agar mampu merencanakan sekaligus merumuskan apa sebenarnya dan yang dibutuhkan oleh SKPD,” sebut Saifuddin.
“Jangan malah (SKPD) hanya dicekoki (program) saja. Begitu juga sebaliknya SKPD, harus berani
menyampaikan jika ternyata program dan anggaran yang telah diplot Bappeko itu tidak cukup atau bahkan tidak logis. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja di SKPD-nya,” tandasnya.
menyampaikan jika ternyata program dan anggaran yang telah diplot Bappeko itu tidak cukup atau bahkan tidak logis. Karena akan berpengaruh terhadap kinerja di SKPD-nya,” tandasnya.
Pendapat Saifuddin memang mengacu pada terus terulangnya permasalah serapan anggaran selama jadi wakil rakyat. Kondisi ini diperparah oleh kemampuan nyaris seluruh SKPD dalam menyusun program. Sehingga cara tergampang diambil dengan menyerahkan semua urusan kepada Bappeko kendati ada resiko program maupun anggaran yang disusun melewati kemampuan SKPD.
Konsekuensinya, banyak program SKPD yang kaitannya dengan penyerapan tidak bisa dijalankan dengan alasan PAGU-nya tidak mencukupi. “Namun bisa jadi juga karena SKPD yang tidak punya kemampuan untuk itu (menyusun program), sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada Bappeko. Dan setelah diplot, mereka (SKPD) tidak punya keberanian untuk menolak. Akibatnya keteteran sendiri, salah satu kasusnya tidak mampu melakukan penyerapan secara ontime dan maksimal,” pungkasnya.
Saifuddin berharap evaluasi ini jadi masukan berharga bagi Bappeko. Selain bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi SKPD, sebagai stakeholder yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerapan anggaran APBD, Bappeko juga bisa menyerap anggaran secara efektif dan bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Sementara Pejabat (Pj) Walikota Nurwiyatno yang diwarisi PR minimnya serapan anggaran APBD 2015, masih yakin bisa dikurangi hingga menyentuh 80 persen dari target. “Mudah-mudahan sampai akhir Desember nanti optimal lebih bagus. Sekarang kurang lebih sudah 55 persen, tetapi fisiknya sudah ada yang 75 dan 68 untuk penyerapan fisik. Untuk yang fisik luar biasa,” ujarnya.
“Saya sudah bicara dengan tim ahli, Sekda dan tim anggaran, untuk membahas sejauh mana penyerapan SKPD. Laporan sudah ada, saya ingin tahu kendalanya. Kalau secara umum dari dinas pendapatan itu sudah ada.” katanya.(Dhonna/Mar)
Berita Majalah Detektif Edisi 134, Oktober 2015 :
Bupati Mojokerto Berangkatkan Peserta Gebyar Sunatan Massal 2015
Harga Solar Turun, Premium Tetap
Publik Kian Tak Puas Kinerja Jokowi
Ketua Komisi C: Bappeko Surabaya Sumber Rendahnya Serapan
Dishub Surabaya Turunkan Target Pendapatan Parkir
Unair Duduki Posisi Empat, ITS Tiga di Pimnas ke-XXVIII