Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Beri Solusi Ledakan Pengangguran di Kota Mojokerto

MOJOKERTO – majalahdetektif.com : Persoalan pengangguran seolah semakin menghantui warga dan pejabat Pemerintah Kota Mojokerto. Data yang berhasil dihompun media ini diawal tahun 2017 ini saja, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mojokerto mencatat, bahwa jumlah pengangguran di Kota Mojokerto mencapai 4,8 % dari jumlah  penduduk berusia produktif atau sebesar 3.208 orang pengangguran, Hal inilah yang dipersoalkan Ketua Komisi III dan jawaban dari persoalan itu semua pihak terkait harus mampu menciptakan dan mendorong wira usaha sebanyak-banyaknya

Jumlah pengangguran tersebut, belum ditambah dengan dengan pasca kelulusan siswa SMA/SMK pada Mei 2017 mendatang, yang tentunya tidak semua siswa yang lulus SMA/SMK itu belum pasti langsung bekerja atau diterima di Perguruan Tinggi, ironisnya ada sejumlah lulusan   memang sengaja tidak melanjutkan dibangku kuliah karena faktor biaya. Sementara di Kota Mojokerto sendiri ‘sangat minim’ adanya perusahaan industry dan peluang pekerjaan lainnya.

Dari data jumlah penduduk dan wilayah kota Mojokerto belitan persoalan ledakan pengannguran terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini semakin tahun seolah bakal semakin mengunci saja, menyusul Kota Mojokerto yang terdiri dari 3 Kecamatan dan terbagi menjadi 18 Kelurahan hanya memiliki luas wilayah sekitar 16,47 Km persegi saja, tapi memiliki jumlah penduduk sekitar 135.000 jiwa merupakan jumlah penduduk yang cukup besar disbanding wilayah yang ada di kota Mojokerto
Secara terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemerintah Kota  Mojokerto,  Hariyanto saat ditemui media terkait persoalan ledakan pengangguran  menjelaskan, bahwa sejumlah upaya telah dilakukan oleh pihak terkait setempat untuk mengurangi belitan sosial ini, meski hasilnya tak signifikan. “Berdasar catatan BPS, jumlah pengangguran tahun ini mencapai 3.208 orang. Tingkat kelulusan baru sebagai penyebabnya. Secara rutin kita menggelar job fair dua kali dalam setahun, estrimasinya kami program tersebut  bisa mengurangi satu-persenan saja”, jelas Hariyanto  Minggu (12/02/2017) yang lalu

Dimintai pendapatnya terkait  ledakan jumlah pengangguran di wilayah kerja  Pemerintah kota Mojokerto yang semakin menjamur  tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Djunaedi Malik menilai pentingnya digaungkan gerakan wira-usaha bagi generasi muda di Kota Onde-onde ini. Terkait itu, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi harus mengubah pola pikir ‘Setelah Lulus Bekerja Dimana’. “Pihak sekolah kejuruan terutama SMK dan Perguruan Tinggi Kejuruan  harus bisa mengubah gaung dan membuktikan setelah lulus bekerja dimana”, cetusnya.

Menurutnya, meski untuk mengubah pola pikir seperti itu tak semudah membalikkan telapak tangan, namun mereka harus memulai mengubah paradigma tersebut dan berani menjadi garda terdepan dalam gerakan kewira-usahaan. “Solusi pengangguran setiap lulusan harus didokrin punya mainset siap berwira usaha, semua pihak terkait baik Guru, pihak Eksekutif maupun legislative sekalipun , harus menjadi garda terdepan untuk memulai dan merealisasikan gerakan wira-usaha ini”, pungkas Gus Juned. (Mar/Adv)