“Kalau fraksi Golkar memilih menggunakan lantaran sangat membutuhkan,” terang Sekretaris Dewan Mokhamad Effendy, Kamis (12/5).
Menurutnya tenaga ahli akan dimintai masukan dan pendapat tentang berbagai hal utamanya dalam membuat Pandangan Umum (PU), perundang-undangan dan tanggapan masyarakat. “Sebelumnya kami sudah melakukan seleksi akhirnya terpilih dari unsur akademisi,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basuki Rahardjo mengatakan, penggunaan atau tidak tenaga ahli fraksi tergantung fraksi masing-masing. “Semua tergantung kebutuhan mereka (fraksi,red),” tuturnya.
Lebih lanjut ia mengatakan penggunaan tenaga ahli fraksi sesuai dengan Pasal 34 yang berbunyi fraksi dibantu satu tenaga ahli yang diatur dalam PP 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.
“Mereka bekerja seperti tenaga staf dewan lainnya namun tanggung jawab mereka pada fraksi masing-masing,” tukasnya.
Ditambahkannya dari usulan tujuh orang tenaga ahli yang masuk, hanya lima orang yang lolos seleksi. Seleksi yang dilakukan oleh Sekwan, jelasnya meliputi tes tulis dan wawancara. “Kebanyakan mereka rekomendasi dari parpol,” tuturnya.
Disinggung mengenai honor yang diterima masing-masing tenaga ahli, ia mengatakan sesuai aturan mereka akan digaji Rp 2,5 juta per bulan. “Itu sesuai perwali yang ada,” tuturnya.
Penggunaan tenaga ahli fraksi baru kali ini digunakan fraksi di DPRD Kota Mojokerto. Sebelumnya, mereka menganggap belum terlalu penting. Namun, kebanyakan tenaga ahli merupakan kader parpol mereka sendiri. (Mar/Adv)
